1. LPDP Mengakui Minta Veronica Koman Mengembalikan Dana Beasiswa
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membenarkan telah meminta Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa sebesar Rp773,8 juta. Hal itu disampaikan oleh Direktur LPDP Rionald Silaban.
“Betul bahwa LPDP meminta Veronica Koman Liau untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang sudah kami keluarkan,” kata Rionald kepada Tempo, Selasa, 11 Agustus 2020.
Baca berita lengkapnya di sini.
2. BIN Angkat Bicara Soal Peta Zona Hitam Covid-19 DKI Jakarta
Badan Intelijen Negara (BIN) membantah mengeluarkan foto dengan judul Kondisi Covid-19 di DKI Jakarta, di mana seluruh wilayah DKI masuk zona hitam.
Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Purwanto menegaskan bahwa foto tersebut bukan berasal dari BIN, kendati di sisi kanan atas foto itu terdapat logo BIN. Namun, dia memastikan bahwa foto itu adalah hoaks.
Baca berita lengkapnya di sini.
3. Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Terancam Dihukum 5 Tahun
Jaksa Pinangki Sima Malasari berpotensi terancam pidana hukuman penjara hingga lima tahun.
Hal tersebut karena Pinangki dibidik Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca berita lengkapnya di sini.
4. Kasus Hoaks Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Polisi Periksa Saksi Ahli dari IDI
Polda Metro Jaya periksa saksi ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengklarifikasi pernyataan Hadi Pranoto dalam kanal Youtube Dunia Manji.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengemukakan bahwa pemeriksaan saksi ahli tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan yang telah dilayangkan Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran informasi palsu atau hoaks dengan terlapor Hadi Pranoto.
Baca berita lengkapnya di sini.
5. Perpres Disiapkan, Ini Bocoran 13 Lembaga Negara yang Bakal Dibubarkan
Pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden (perpres) pembubaran lembaga negara tahap kedua.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan rencananya 11 hingga 13 lembaga negara akan dihapus pada akhir Agustus 2020.
Baca berita lengkapnya di sini.
