Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai harus mengambil langkah taktis guna merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II/2020 yang minus 5,32 persen. Langkah itu antara lain menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), di samping mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.
Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya keras agar pada kuartal III/2020 Indonesia tidak sampai mengalami kontraksi lagi dan tidak terjebak dalam resesi ekonomi.
"Untuk mengantisipasi terjadi resesi ekonomi, pemerintah harus menumbuhkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos)," ujarnya, Selasa (11/8).
Kendati begitu, Amir mengingatkan pembenahan ekonomi tidak boleh mengabaikan pencegahan wabah Covid-19. “Program tersebut harus dikembangkan pemerintah secara dinamis karena jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” katanya.
Selain itu, sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, pemerintah dinilai juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global untuk menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestik.
Baca Juga
Sementara itu, Wakil Ketua MPR kelompok DPD, Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi untuk melakukan langkah yang berani baik itu di bidang kesehatan maupun ekonomi. Sejak menjadi gubenur hingga anggota DPR dan menteri kabinet, Fadel mengklaim paling getol agar negara memberikan bunga rendah untuk menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Beri mereka kemudahan dan bantuan. Bila UMKM hidup, ekonomi bakal bergerak. Pemerintah harus punya keberanian untuk itu,” kata Fadel.
Selain itu, Fadel juga minta agar APBN diprioritaskan untuk menggerakan ekonomi dengan menghentikan pembangunan ibu kota baru. Sedangkan perbankan harus menjalankan fungsi pembiayaan dengan bunga yang tidak tinggi.
.JPG?w=300&h=221)
