Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pilkada 2020: Rapat Akbar Diusulkan Dihadiri 50 Orang

Biasanya kerumunan massa lebih banyak terlihat saat pendaftaran calon maupun masa kampanye. Namun penyelenggara telah menyiapkan sejumlah protokol untuk mengatasi kondisi tersebut.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 06 Agustus 2020  |  10:30 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan sambutan saat Penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/6/2020). KPU menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (D4) tambahan sebanyak 456.256 orang dan meluncurkan alat perlengkapan pencegahan Covid-19 untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO - Dhemas Reviyanto
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan sambutan saat Penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/6/2020). KPU menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (D4) tambahan sebanyak 456.256 orang dan meluncurkan alat perlengkapan pencegahan Covid-19 untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO - Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar rapat akbar pasangan calon kepala daerah saat tahapan pilkada serentak 2020 tidak lebih dihadiri oleh 50 orang. Usulan ini sebagai antisipasi mencegah terjadinya kerumunan massa.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan bahwa pihak kementerian bersama Mendagri Tito Karnavian telah mengajukan permohonan tersebut kepada KPU.

“Misalnya bagaimana supaya pada saat kampanye, rapat akbar tidak usah lebih dari 50 orang dan dengan protokol kesehatan. Rapat itu memang harus kita batasi,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (6/8/2020).

Di samping itu pada Pilkada 9 Desember nanti, pihaknya mengajak seluruh kontestan untuk mengubah peluang sebagai medium penularan menjadi momen untuk memobilisasi masyarakat sebagai agen perlawanan Covid-19.

Biasanya kerumunan massa lebih banyak terlihat saat pendaftaran calon maupun masa kampanye. Namun penyelenggara telah menyiapkan sejumlah protokol untuk mengatasi kondisi tersebut.

Kemendagri juga mengapresiasi KPU, Bawaslu dan DKPP yang telah membuat adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 agar tidak menjadi sarana penularan.

Di sisi lain, dia mengajak para petugas KPU yang mencapai 3 juta orang lebih itu menjadi agen perlawanan dalam melawan Covid-19. Mereka tidak hanya mensosialisaikan tahapan Pilkada, tapi sekaligus mensosialisasikan protokol kesehatan.

Kemendagri mendorong agar masyarakat memilih calon kepala daerah yang memilliki visi misi program dan gagasan untuk menyelamatkan dan membantu warga di tengah pandemi Covid-19

Kondisi saat ini juga dinilai menjadi peluang besar untuk mendapatkan calon kepala daerah yang berkomitmen, memiliki gagasan, dan prigram konkret guna membimbing agar masyarakat tetap produktif meski di tengah wabah Virus Corona.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu kementerian dalam negeri Pilkada Serentak Pilkada 2020
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top