Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Rakorwas Dewas KPK Singgung Buruknya Koordinasi dalam OTT Rektor UNJ

Di bidang penindakan, Dewas KPK menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) kasus pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diduga turut melibatkan Rektor UNJ.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 04 Agustus 2020  |  18:33 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Istimewa
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan kesepakatan terkait isu dan permasalahan baru untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, menjabarkan secara garis besar permasalahan yang mengemuka terdiri dari lima bidang, yakni bidang pencegahan, penindakan, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, informasi dan data, serta kesekretariatan.

Di bidang penindakan, Dewas menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) kasus pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diduga turut melibatkan Rektor UNJ.

"Terkait bidang penindakan KPK, Dewan Pengawas KPK menilai koordinasi antarunit kerja di KPK masih belum optimal, contohnya pada kasus tangkap tangan di Universitas Negeri Jakarta," kata Tumpak, Selasa (4/8/2020).

Selain itu, Tumpak menuturkan perlunya regulasi terkait pelaksanaan penghentian penyidikan jika tidak layak untuk dilanjutkan.

Berdasarkan UU KPK baru, lembaga antirasuah tersebut memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas suatu perkara dugaan korupsi yang tak tuntas dalam waktu dua tahun.

Di bidang penindakan, terdapat tiga hal lainnya yang disinggung Dewas dalam Rakorwas Triwulan II mengenai kinerja KPK. Ketiganya adalah, peningkatan koordinasi dan supervisi penindakan, serta tata kelola penanganan perkara tindak pidana korupsi agar lebih akuntabel dan profesional.

"Percepatan penanganan perkara dalam upaya meningkatkan terwujudnya kepastian hukum dan mengoptimalkan pemulihan aset," ujarnya.

Diketahui, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan Rektor UNJ Komarudin. Penghentian penyelidikan ini dilakukan karena tidak ditemukannya indikasi korupsi dalam kasus tersebut.

Kasus itu diketahui juga dilimpahkan dari KPK usai melakukan tangkap tangan terhadap Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor pada 20 Mei 2020 bersama jajaran Itjen Kemendikbud. Dalam tangkap tangan itu, turut diamankan barang bukti uang sebesar US$2.700 dan Rp27,5 juta.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi OTT KPK
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top