Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mengekor Inggris dan AS, Selandia Baru Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi Hong Kong

Menlu Selandia Baru mengungkapkan negaranya tidak dapat lagi percaya bahwa sistem peradilan pidana Hong Kong cukup independen dari China.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 28 Juli 2020  |  08:36 WIB
Perdana menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. - guardian
Perdana menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. - guardian

Bisnis.com, JAKARTA - Selandia Baru menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di pusat keuangan global itu.

Sebelumnya Inggris juga melakukan hal yang sama sebagai respons regulasi baru tersebut.

"Pengesahan China atas undang-undang keamanan nasionalnya yang baru telah mengikis prinsip-prinsip hukum, merongrong kerangka satu negara dua sistem yang menopang status unik Hong Kong, dan bertentangan dengan komitmen yang dibuat China kepada masyarakat internasional," kata Menteri Luar Negeri Winston Peters di Wellington, Selasa (28/7/2020).

Dia mengatakan Selandia Baru tidak dapat lagi percaya bahwa sistem peradilan pidana Hong Kong cukup independen dari China.

Langkah ini kemungkinan akan merenggangkan hubungan dengan China, mitra dagang terbesar Selandia Baru. Namun, Selandia Baru mengikuti jejak para sekutu seperti Kanada, Australia dan AS yang telah menangguhkan perjanjian ekstradisi mereka dengan Hong Kong karena alasan yang sama. Negara-negara tersebut merupakan bagian dari aliansi intelijen yang terlibat pertikaian diplomatik yang memburuk dengan China.

Undang-Undang Keamanan Nasional China untuk Hong Kong, upaya untuk memadamkan perbedaan pendapat di bekas jajahan Inggris, telah menuai kecaman dari seluruh dunia.

Peters mengatakan tinjauan Selandia Baru tentang keseluruhan hubungannya dengan Hong Kong sedang berlangsung, tetapi sejauh ini ada dua hasil yang bisa diumumkan.

Pertama, Selandia Baru akan memperlakukan ekspor barang dan teknologi ke Hong Kong dengan cara yang sama terhadap China. Kedua, pemerintah telah memperbarui imbauan perjalanan untuk memperingatkan warga Selandia Baru tentang risiko hukum keamanan nasional itu.

"Selandia Baru tetap sangat prihatin dengan pengenaan undang-undang ini dan kami akan terus memantau situasi di Hong Kong saat hukum diterapkan. Jika China di masa depan menunjukkan kepatuhan pada kerangka satu negara, dua sistem maka kami dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini," kata Peters.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china selandia baru ekstradisi

Sumber : Bloomberg

Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top