Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Klaim Laut China Selatan, Scott Morrison Bilang Ilegal

Perdana Menteri Australia mengirim surat kepada PBB yang mengatakan klaim teritorial China di Laut China Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional. 
Yudi Supriyanto
Yudi Supriyanto - Bisnis.com 25 Juli 2020  |  20:30 WIB
Perdana Menteri Australia Scott Morrison. - Reuters/David Gray
Perdana Menteri Australia Scott Morrison. - Reuters/David Gray

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan klaim teritorial Beijing atas wilayah luas Laut China Selatan adalah ilegal bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dilansir dari express.co.uk pada Sabtu (25/7/2020), Perdana Menteri Australia mengirim surat kepada PBB yang mengatakan klaim teritorial China di Laut China Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional. 

Surat itu menerangkan pemerintah Australia menolak segala klaim oleh China yang tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, khususnya, klaim maritim yang tidak mematuhi aturannya tentang garis pangkal, zona maritim, dan klasifikasi.

Pemimpin oposisi Australia Anthony Albanese juga mendukung posisi Morrison di Laut China Selatan. Albanese mengatakan Australia perlu membela kepentingan nasional Australia, dan juga perlu membela hukum internasional.

"Dan hukum laut internasional memberikan kebebasan navigasi, yang sangat penting untuk perdagangan internasional," katanya. 

Surat itu juga menyoroti klaim garis sembilan garis kontroversial Beijing di Laut China Selatan yang kaya sumber daya.

Perdana Menteri Scott Morrison senada dengan AS dalam mengutuk ekspansi militer Beijing yang sistematis di kawasan itu. Awal bulan ini, China mengumumkan posisi AS di Laut China Selatan telah mengabaikan sejarah dan fakta.

China telah menggunakan peta bersejarah untuk menyatakan bahwa ia telah memiliki kendali atas wilayah itu selama berabad-abad. Pada 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah atas Laut China Selatan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbb laut china selatan
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top