Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan langkah Presiden Jokowi mengubah struktur birokrasi penanganan Covid-19 harus dibarengi dengan program dan alokasi anggaran yang proporsional.
Menurut Saleh, alokasi anggaran tersebut harus memperhitungkan berbagai dimensi. Jangan sampai anggaran untuk stimulus bidang keuangan, jelas dia, jauh melebihi biaya pengobatan Covid-19.
“Apalagi, kasus positif Covid-19 masih saja naik. Ini tetap harus menjadi perhatian utama. Karena itu struktur baru harus adil dan proporsi program kerja dibagi secara merata,” ujarnya, Rabu (22/7/2020).
Menurutnya, program itu tidak boleh mendahulukan pemulihan ekonomi dan meninggalkan penanganan kesehatan. Keduanya harus dikerjakan secara bersamaan, katanya.
“Komite ini sangat layak diberi waktu untuk bekerja. Tentu siapa pun boleh memberikan usul dan masukan,” katanya.
Menurutnya, masukan itu setidaknya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan perumusan langkah-langkah strategis ke depan.
Baca Juga
Wakil Ketua MKD DPR itu menegaskan bahwa dengan struktur baru itu, ada dua penekanan yang hendak dicapai, yaitu aspek kesehatan dan aspek ekonomi yang diharapkan sama-sama berhasil.
“Diharapkan, dengan struktur baru ini, penanganan Covid-19 di Indonesia akan lebih berhasil,” kata Saleh mengharapkan.
Apalagi secara struktural, komite ini membawahi dua satuan tugas yang menangani aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Dengan begitu, akan kelihatan siapa akan mengerjakan apa, tambah politisi PAN tersebut.
"Sebagai ketua harian Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir harus membuktikan bahwa ada progresivitas dalam pemutusan mata rantai virus dan juga pemulihan ekonomi nasional,” katanya.
