Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Rizal Ramli Sebut DPR Bak Anak TK saat Setujui Perppu No.1/2020

Eks Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Rizal Ramli menilai ada tiga isi beleid Perppu No.1/2020 yang tidak tepat.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 19 Juli 2020  |  14:41 WIB
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli (kanan) memberikan keterangan pers saat melakukan pelaporan terkait pencemaran nama baik dirinya oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (16/10/2018). - ANTARA/Aprillio Akbar
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli (kanan) memberikan keterangan pers saat melakukan pelaporan terkait pencemaran nama baik dirinya oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (16/10/2018). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Rizal Ramli menyebut anggota DPR bak anak TK (taman kanak-kanak) ketika menyetujui Perppu No.1/2020.

Dia beralasan, ada tiga isi beleid yang dinilainya tidak tepat dalam Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pertama, hak bujet yang dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan DPR.

"Kok DPR bisa-bisanya ngasih hak bujet itu selama tiga tahun kepada Pemerintah?" ujarnya pada 14 Mei 2020 yang diunggah melalui akun Twitter @RamliRizal, Minggu (19/7/2020).

Kedua, sambungnya, ada pasal yang menyebutkan bahwa pejabat keuangan tidak akan dituntut jika kebijakan yang diambilnya ternyata merugikan negara.

Bahkan, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko) era Presiden Abdurahman Wahid ini menyampaikan bahwa tanpa klausul kebal hukum pun dalam sejumlah kasus, pejabat yang jelas-jelas bersalah, tidak dihukum.

"Mereka [pejabat] sering kok melakukan kejahatan kerah putih dan lolos contohnya BLBI, [Bank] Century, dan yang lainnya," ujarnya.

Ketiga, terkait rencana mencetak uang ratusan triliun melalui pembelian recovery bond di pasar primer. Rizal mengaku bingung atas persetujuan DPR lantaran Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menolak usulan tersebut.

Pasalnya, kebijakan yang sama pernah dilakukan pada 1998 dan berujung pada inflasi yang sangat tinggi.

Walhasil, Rizal menilai para anggota DPR seperti anak TK yang tidak memahami perbedaan antara penerbitan bond dan mencetak uang.

"Jangan kayak, istilah Gus Dur, kayak anak TK, ga ngerti apa-apa main setuju," kata Rizal Ramli.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rizal ramli Virus Corona covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top