Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bos Harita Group Lim Hariyanto Mangkir Dari Panggilan KPK

KPK akan memeriksa pemilik Harita Group Lim Hariyanto Wijaya Sarwono untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 16 Juli 2020  |  17:10 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pemilik Harita Group Lim Hariyanto Wijaya Sarwono mangkir dari agenda pemeriksaan pada Kamis (16/7/2020).

Lim seharusnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Penyidik sedianya hendak menggali keterangan dari Lim guna melengkapi berkas penyidikan Aswad Sulaiman (ASW) mantan Bupati Konawe Utara.

"Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, saksi ASW, tindak pidana korupsi terkait pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014; belum diperoleh informasi," ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri , Kamis (16/7/2020).

Selain Lim, Arif Kurniawan selaku karyawan PT Dua Delapan Resources yang juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama juga mangkir dari agenda pemeriksaan kali ini.

"Keduanya akan dijadwalkan ulang, sesuai kebutuhan penyidik," ungkap Ali.

Seperti diketahui, KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar Rp13 miliar terkait penerbitan izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi.

Uang Rp13 miliar tersebut diduga diterima dari beberapa perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Hal itu terjadi pada periode 2007-2009.

Jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan Aswad ditaksir sekitar Rp2,7 triliun. Angka tersebut didasarkan pada penghitungan penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan melawan hukum.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Aswad juga disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Bupati Konawe Utara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi harita group
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top