Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Moeldoko Beberkan Alasan Jokowi Ingin Bubarkan 18 Lembaga

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin membentuk struktur organisasi di pemerintahan yang fleksibel dan cepat beradaptasi.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 14 Juli 2020  |  16:52 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). Moeldoko mengungkapkan Presiden menegur keras menteri-menterinya agar mereka dapat lebih lebih sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). Moeldoko mengungkapkan Presiden menegur keras menteri-menterinya agar mereka dapat lebih lebih sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan membubarkan 18 lembaga negara.

Menurutnya, dalam konteks penyederhanaan birokrasi, Presiden memikirkan bahwa struktur organisasi yang dibuat harus memiliki fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan serta lebih sederhana sehingga lebih cepat dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Terlebih lagi, sambungnya, Kepala Negara menilai bahwa saat ini adalah era di mana negara yang cepat mengambil tindakan atau keputusan akan lebih unggul dari negara-negara yang lamban.

"Dalam konteks itu, maka karakter sebuah struktur harus adaptif responsif dan fleksibel tinggi maka speed-nya tinggi," kata Moeldoko dalam keterangan resmi, Selasa (14/7/2020).

Lebih lanjut, Moeldoko menambahkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga baru mengkaji sejumlah komisi yang berada di bawah PP atau perpres.

Panglima TNI ke-18 ini juga tidak menampik kemungkinan bahwa lembaga atau komisi yang masuk daftar pembubaran tersebut nantinya akan digabungkan dengan kementerian yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berkaitan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan melakukan perampingan di pemerintahan. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan membubarkan lembaga negara.

"Dalam waktu dekat ini ada 18 (lembaga akan dibubarkan)," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi. Hal ini diharapkan dapat menekan pengeluaran negara. Meskipun demikian, dia tidak menyebutkan lembaga negara apa saja yang bakal dibubarkan.

"Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ujar Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi moeldoko lembaga negara
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top