Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jelang Pemutakhiran Data Pilkada 2020, KPU Mulai Salurkan APD

Kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan kebijakan pemerintah dan penyelenggara pemilihan sebagai syarat dilanjutkannya Pilkada 2020.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 13 Juli 2020  |  15:27 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan di Desa Ploso Geneng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (30/3/2020). Untuk memenuhi permintaan tim kesehatan COVID-19 dari wilayah Surabaya, Jakarta, Jombang, Blitar serta permintaan donatur, pelaku usaha konveksi tersebut memproduksi 100 set pakaian hazmat setiap hari dengan harga Rp55 ribu per lembar. ANTARA FOTO - Syaiful Arif
Pekerja menyelesaikan pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan di Desa Ploso Geneng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (30/3/2020). Untuk memenuhi permintaan tim kesehatan COVID-19 dari wilayah Surabaya, Jakarta, Jombang, Blitar serta permintaan donatur, pelaku usaha konveksi tersebut memproduksi 100 set pakaian hazmat setiap hari dengan harga Rp55 ribu per lembar. ANTARA FOTO - Syaiful Arif

Bisnis.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bahwa sebagian daerah mulai mendistribusikan alat pelindung diri bagi penyelenggara Pilkada 2020 di daerah.

“Sebagian [daerah] sudah [memasok alat pelindung diri],” katanya kepada Bisnis, Senin (13/7/2020).

Kewajiban penggunaan alat pelindung diri merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dan penyelenggara pemilihan sebagai syarat dilanjutkannya tahapan Pilkada 2020. Penyediaan alat pelindung diri juga menambah anggaran Pilkada tahun ini hingga Rp5,1 triliun.

Angka ini sejatinya berada di atas usulan KPU RI. Dalam bahan rapat dengar pendapat dengan DPR bulan lalu, KPU mengusulkan anggaran dalam tiga opsi, yaitu Rp3,1 triliun, Rp2,6 triliun, dan Rp1,3 triliun. Angka ini disesuaikan dengan kebutuhan kuantitas APD termasuk rapid test berkala.

Kesiapan APD diperlukan menjelang pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pada 15 Juli 2020. Tahapan ini diperkirakan akan melibatkan massa lebih banyak dibandingkan tahapan sebelumnya. Walhasil APD mutlak diperlukan.

“Sampai saat ini belum ada laporan [kendala selama pengadaan APD],” ujarnya.

Sebelumnya, KPU mencatat hanya 113 dari 270 daerah yang sepenuhnya telah mentransfer anggaran Pilkada kepada penyelenggara pemilihan. Ilham menyebut pihaknya optimistis anggaran tersebut akan diterima 100 persen dari seluruh peserta sebelum 15 Juli.

Hingga kini, anggaran Pilkada yang disepakati secara total mencapai Rp15 triliun. Namun sebagian dari anggaran tersebut telah dipakai pada 5 dari 15 tahapan yang telah dimulai sebelum Covid-19.

Alhasil anggaran Pilkada tersisa mencapai Rp9,1 triliun dengan Rp5,9 triliun sebelumnya telah digunakan pada tahapan awal. Selain itu, anggaran Pilkada juga bertambah Rp5,1 triliun untuk penyediaan alat pelindung diri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu Pilkada Serentak Pilkada 2020
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top