Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah meminta semua kementerian agar segera mempercepat penyerapan anggaran di tengah krisis pandemi Covid-19 . Namun, dia menekankan harus memprioritaskan produk dalam negeri ketimbang impor.
"Saya titip beli produk dalam negeri. Misalnya di Kemenhan beli di pindad dan yang lainnya, saya kira Pak Menhan [Prabowo Subianto] lebih tahu mengenai hal ini," ujarnya saat membuka rapat terbatas pada Selasa (7/7/2020) yang diunggah oleh akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (8/8/2020).
Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan pun diizinkan melakukan stok obat-obatan tetapi harus obat dalam negeri, termasuk perangkat PCR, dan rapid test.
Selain itu, pengadaan alat pelindung diri (APD) juga diminta tidak belanja di luar negeri (impor). Pasalnya, Indonesia telah mampu memproduksi APD hingga 17 juta unit per bulan atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 4 juta unit saat ini.
Presiden Jokowi terus meminta kepada para pejabat di kabinetnya agar memiliki sense of crisis yang sama melalui percepatan penyerapan anggaran dan penyederhanaan birokrasi penerbitan beleid penunjang kebijakan di tengah pandemi Covid-19.
Langkah itu urgen untuk menggerakkan perekonomian. Kuartal ketiga tahun ini dinilai akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga
"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah," ujarnya dalam rapat terbatas.
Menurut Jokowi belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Maka itu, Presiden meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan pada masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden.
