Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menganggarkan Rp22 triliun untuk pemerataan pendidikan berbasis digital ke pelosok daerah.
“Pemerintah mungkin akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu nanti sampai pelosok. Dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," ungkap Maruf seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (7/7/2020).
Hal itu diungkapkan saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan (YMIK) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta.
Dengan adanya sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia, serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat pada masa mendatang. Untuk itu terobosan ini perlu terus untuk dikembangkan.
Di samping itu, menurut Wapres, pendidikan digital juga mampu mendukung Reformasi Birokrasi yang terus diupayakan pemerintah guna memaksimalkan efisiensi pemerintahan.
"Jadi, memang pendidikan [digital] harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan terutama [soal] birokrasi. Salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," tandas Wapres.
Baca Juga
Sebelumnya, Calon Rektor dari Universitas Siber Asia (UNSIA) Jang Youn Cho menjelaskan mengenai adanya pendidikan tinggi yang menjadi program kerja sama antara Universitas Nasional (UNAS) dengan Hankuk University of Foreign Studies Korea, yang diberi nama Universitas Siber Asia (UNSIA). Universitas ini nantinya akan melakukan penerapan 100 persen perkuliahan dengan sistem jarak jauh (online) pertama di Indonesia.
"Universitas Siber Asia merupakan universitas siber pertama di Asia Tenggara. Kami ingin meningkatkan standar [pendidikan] Indonesia dengan standar [pendidikan] dunia,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Nasional El Army Bermawi Putera juga menambahkan bahwa latar belakang penyelenggaraan penuh pendidikan digital melalui jarak jauh untuk memberikan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia dengan sumber pengajarnya didapatkan dari pengajar terbaik di bidangnya yang ada di seluruh dunia.
Dengan adanya UNSIA, lanjutnya, diharapkan akan membantu mendorong kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia yang saat ini masih di bawah Korea, Singapura, dan Malaysia.
“[Ini] Bisa membantu mendorong kenaikan APK-nya. Ya sekarang ini baru mencapai 34 persen, Korea sudah 96 persen, Malaysia sudah 51 persen, Singapura 82 persen, tapi kita masih jauh di bawah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kenaikan," ucapnya.
Turut hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Mohammad Nasir, dan Tim Ahli Wapres Bambang Widianto.
