Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PBB Prihatin dengan Pemberlakuan UU Keamanan Nasional Hong Kong

Ratusan orang ditangkap dalam suatu demonstrasi pada Rabu (1/7/2020), sehari setelah UU baru tersebut berlaku.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 03 Juli 2020  |  20:38 WIB
Upacara memperingati 23 tahun kembalinya Hong Kong ke pemerintahan China pada 1 Juli 2020 - Bloomberg
Upacara memperingati 23 tahun kembalinya Hong Kong ke pemerintahan China pada 1 Juli 2020 - Bloomberg

Bisnis.com, JENEWA — Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengemukakan bahwa ketentuan yang "kabur dan terlalu luas" dalam undang-undang keamanan nasional Hong Kong dapat menyebabkan aktivis dituntut karena pelanggaran mendasar dalam berkumpul dan berekspresi.

Undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh China pekan ini di Hong Kong akan menghukum kejahatan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan ancaman hingga seumur hidup di penjara.

"Kami khawatir bahwa penangkapan telah dilakukan dengan segera berdasarkan hukum itu, ketika tidak ada informasi lengkap dan pemahaman tentang ruang lingkup pelanggaran," kata Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of UN High Commissioner for Human Rights/ OHCHR) Rupert Colville dalam konferensi pers, Jumat (3/7/2020).

Ratusan orang ditangkap dalam suatu demonstrasi pada Rabu (1/7/2020), sehari setelah undang-undang baru tersebut berlaku, dan setidaknya 10 orang telah didakwa berdasarkan hukum itu.

"Kami prihatin bahwa definisi beberapa pelanggaran yang terkandung dalam undang-undang itu tidak jelas dan terlalu luas dan tidak cukup membedakan antara tindakan kekerasan dan nonkekerasan,” kata Colville.

Dia menambahkan, “Ini dapat menyebabkan interpretasi dan penegakan hukum yang diskriminatif atau sewenang-wenang, yang dapat merusak perlindungan hak asasi manusia."

Pelanggaran "kolusi dengan negara asing atau dengan unsur-unsur eksternal", katanya, dapat membuat aktivis bertanggung jawab atas penuntutan karena menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai.

Colville menuturkan bahwa ketentuan undang-undang yang menjamin anggapan tidak bersalah dan hak atas proses hukum dan peradilan yang adil harus ditegakkan, sejalan dengan perjanjian internasional yang melindungi hak-hak sipil dan politik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbb hong kong

Sumber : Antara

Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top