Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kejagung: Buronan Djoko Tjandra Tak Pernah Ganti Nama Jadi Joko

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut buronan Djoko Soegiharto Tjandra tidak pernah mengganti namanya dari Djoko menjadi Joko.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 03 Juli 2020  |  18:58 WIB
Data Djoko Tjandra di interpol - interpol.go.id
Data Djoko Tjandra di interpol - interpol.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut buronan Djoko Soegiharto Tjandra tidak pernah mengganti namanya dari Djoko menjadi Joko.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono mengemukakan sejak perkara korupsi Djoko Soegiharto Tjandra telah didaftarkan JPU ke Pengadilan Tipikor, dia sudah memakai nama Joko sesuai dengan KTP-nya. Dia juga mengaku belum mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Papua telah menyetujui nama Djoko diganti menjadi Joko. 

"Tidak ada pergantian nama dari Djoko menjadi Joko. Waktu dakwaan, kami pakai Joko bukan Djoko, tapi tulisan Candranya pakai TJ jadi Tjandra," kata Ali, Jumat (3/7/2020). 

Ali menjelaskan bahwa pihaknya sudah konfirmasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa nama Djoko maupun Joko Soegiharto Tjandra tidak pernah masuk ke Indonesia selama tiga bulan terakhir. 

"Yang jelas kita berpegang statment resmi dari Pemerintah bahwa selama tiga bulan tidak ada dan tidak ditemukan perlintasan nama itu masuk ke Indonesia," ujarnya. 

Sebelumnya beredar informasi ihwal penangkapan buronan Djoko Tjandra pada Sabtu 27 Juni 2020. Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus hak tagih Bank Bali yang melarikan diri menggunakan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma ke PNG. 

Pelarian itu dilakukan Joker atau Djoker, demikian nama khususnya, sekitar sehari sebelum adanya putusan dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (MA) memvonis Djoko Tjandra bersalah pada kasus pengalihan tagihan piutang Bank Bali di tahun 2009 dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.

Selain itu, ia harus membayar denda sebesar Rp15 juta dan uang yang disimpan Djoko Tjandra di Bank Bali sebesar Rp54 miliar harus dirampas untuk negara.

Jaksa Agung, saat itu masih dijabat oleh H.M Prasetyo, mengemukakan Kejaksaan Agung telah bekerja sama dengan Interpol dan memberikan red notice untuk Djoko Tjandra yang kini tidak memiliki hak sebagai warga negara mana pun.

Menurut Prasetyo putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan istri terpidana Djoko Tjandra pada 2016 lalu tidak berlaku surut.

Artinya tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan sebelum putusan terbit tetap berlaku sesuai undang-undang yang melandasinya.

Sempat beredar kabar bahwa Djoko Tjandra menjadi warga negara Papua Nugini. Adapun, beberapa tahun lalu, Pemerintah RI dan PNG telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait perjanjian ekstradisi kedua negara tersebut. 

Dari pihak Indonesia yang menandatangani nota tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin.

Perjanjian ekstradisi tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari proses pemulangan Djoko Tjandra yang berlarut-larut. 

Pada 2012 Djoko menjadi warga negara Papua Nugini dan mengubah namanya menjadi Joe Chan. Selain itu, Djoko Tjandra juga sempat teridentifikasi tinggal di Singapura. 

Dia diketahui hanya empat kali mengunjungi PNG pada 2011 menggunakan paspor bernama Joe Chan.

Pada 27 Agustus mendatang, Djoko Tjandra alias Joker, alias Djoker, alias Joe Chan akan genap berusia 70 tahun. 

Jika tahun ini Djoko Tjandra bisa diamankan, berarti ia sudah menjadi buron selama sebelas tahun, terhitung dari putusan Mahkamah Agung pada 2009.

Sementara itu, sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan bahwa buronan Djoko Soegiharto Tjandra telah mengganti namanya dengan Joko Soegiharto Tjandra di Pengadilan Negeri Papua.

Hal itu membuat buronan kelas kakap tersebut bisa lolos dari alat deteksi buronan Imigrasi dan berhasil mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus korupsi hak tagih (cassie) Bank Bali.

"Perubahan nama awal dari Djoko menjadi Joko menjadikan data dalam paspor berbeda sehingga tidak terdeteksi Imigrasi. Hal ini pernah dibenarkan oleh Yasona Laoly Menkumham bahwa tidak ada data pada imigrasi atas masuknya Djoko S Tjandra," tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Boyamin menjelaskan bahwa Djoko S Tjandra kini telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan nama Joko S Tjandra, setelah sebelumnya sempat kabur dan berpindah kewarganegaraan Papua Nugini (PNG).  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kejagung Kasus Djoko Tjandra
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top