Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin memimpin rapat internal pengembangan kawasan industri halal. Pemerintah berencana membangun kawasan tersebut di Provinsi Jawa Barat.
Dalam pertemuan itu hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wapres mengatakan bahwa Jawa Barat memiliki kawasan yang dapat dijadikan pusat industri halal. Dia meminta lahan yang disediakan memiliki akses lengkap.
“Intinya fasilitas dekat dengan pelabuhan udara, dengan akses jalan tol, pelabuhan laut dan pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan pekerja yang terampilnya juga, dan sangat penting ketersediaan lahan,” katanya, Kamis (2/7/2020).
Industri halal telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dalam aturan tersebut djielaskan beberapa anggota KNEKS termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.
Pemerintah juga telah mengatur teknis penentuan pembentukan kawasan industri halal melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17/2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal.
Baca Juga
“[Kawasan industri halal] ini bisa juga di dalam kawasan industri [lain] di mana di dalamnya ada kawasan industri lain. Saya kira di Jawa Barat ada daerah-daerah yang patut dijadikan kawasan ini,” terangnya.
Pada awal Juni, Wakil Presiden juga mendorong Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) turut membangun industri halal.
“Mendorong cita-cita kita, yaitu produk halal Indonesia dapat digunakan di seluruh dunia, tidak hanya konsumsi dalam negeri tapi juga konsumsi luar negeri. Walhasil Indonesia bisa menjadi negara yang menentukan kehalalannya, baik dari aspek sertifikasi dan aspek produksi,” ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers, Senin (2/6/2020) malam.
