Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Din Syamsuddin memuji sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tegas menegur kinerja para menterinya dengan mengancam akan melakukan rombak kabinet.
"Janji reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat. Maka rakyat akan menunggu realisasinya," ujar Din dalam keterangannya, Rabu (30/6/2020).
Dalam rapat dengan para pembantunya pada 18 Juni 2020 yang dipublikasikan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Jokowi meminta kabinetnya bekerja lebih keras dalam menangani pandemi Covid-19. Dia mengatakan langkah luar biasa atau extraordinary akan dia tempuh, termasuk merombak kabinet jika tak kunjung ada progres yang signifikan.
Menurut Din, kinerja kabinet yang buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan kabinet ahli atau zaken kabinet dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas.
"Hindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi, diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya."
Baca Juga
Sejak awal pembentukan Kabinet Jilid II, sejumlah tokoh menyarankan Jokowi membentuk zaken kabinet.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan zaken kabinet tidak mesti diisi para menteri ahli yang nonpartai politik. Sebab, pada intinya, juga bisa diisi oleh orang berdasarkan kompetensinya.
Menurut Syamsuddin Haris, zaken kabinet akan lebih menguntungkan buat rakyat Indonesia ketimbang kabinet berbasis politik. Pasalnya, yang selalu dikhawatirkan dari kabinet berbasis politik adalah adanya konflik kepentingan, yaitu kepentingan menteri sebagai pejabat publik yang harus melayani publik, di sisi lain juga harus melayani partainya.
Hanya, kata Syamsuddin, zaken kabinet tidak selalu menguntungkan untuk Jokowi.
"Dia bisa digugat oleh koalisi pendukungnya. Koalisi itu merasa udah berjasa memenangkan Jokowi, kok enggak dapat bagian kekuasaan," ujarnya, Jumat, 10 Mei 2019.
