Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini bahwa aksi pembakaran bendera PDIP dilakukan untuk memperkeruh suasana dan mengganggu pemerintahan.
Oleh sebab itu, Hasto menegaskan bahwa pihaknya akan memproses hukum pelaku pembakaran bendera PDIP.
“PDI Perjuangan kembali menegaskan bahwa jalur hukum selalu ditempuh partai meski partai sering dikuyo-kuyo, dikepung dan dipecah belah dengan stigma lama,” kata Hasto dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2020).
Menurutnya, jalur hukum ditempuh, karena Indonesia itu milik semua, bukan milik sekelompok orang.
Hasto mengungkapkan bahwa upaya untuk menempuh jalur hukum pernah dilakukan saat peristiwa pada 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Kudatuli.
“Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan paska peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rejim. Namun, Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten kota,” ujarnya.
Baca Juga
Saat itu, imbuh Hasto, ada pihak yang memprotes langkah hukum tersebut mengingat seluruh kekuasaan hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintahan otoriter yang antidemokrasi.
Dia juga menceritakan sikap Megawati saat itu yang tetap meneruskan langkah untuk menempuh jalur hukum.
“Keyakinannya terbukti, seorang Hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral,” ucap Hasto.
Atas dasar keyakinan yang sama, ungkap Hasto, PDIP menempuh jalan hukum terhadap oknum yang melakukan pembakaran bendera PDIP.
Dia juga mengimbau agar kader PDIP tidak terprovokasi dengan aksi tersebut. Menurutnya, PDIP akan mengedepankan dialog dan musyarawah seperti halnya yang dilakukan oleh Jokowi dan KH Ma’ruf Amin sebagai pimpinan yang selalu berdialog dan mendengarkan aspirasi rakyat.
“Meskipun demikian, jangan uji kesabaran revolusioner kami,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa prioritas PDIP saat ini ialah membantu pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.
“Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat Covid-19,” ungkapnya.
Sebelumnya, beredar video pembakaran bendera PDIP oleh demonstran yang memprotes RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Kompleks MPR/DPR pada Rabu lalu, 24 Juni 2020.
Bendera kebanggaan kader dan simpatisan PDIP dibakar bersama sermacam bendera merah bergambar palu-arit.
