Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dari 46.845 Kasus Positif Covid-19, Hanya 894 Terjadi di Desa

Menurut Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, hanya sekitar dua persen warga desa yang terinfeksi Covid-19 dari keseluruhan angka nasional yang dilaporkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Sejumlah pedagang menunggu pembeli di Pasar Bandung Kimpling, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2020). Pemerintah Kota Tegal menata para pedagang di lima pasar dengan menerapkan jaga jarak 1 meter antarpedagang sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. -ANTARA
Sejumlah pedagang menunggu pembeli di Pasar Bandung Kimpling, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2020). Pemerintah Kota Tegal menata para pedagang di lima pasar dengan menerapkan jaga jarak 1 meter antarpedagang sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. -ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi membeberkan kasus positif Covid-19 di wilayah perdesaan jauh lebih sedikit ketimbang yang terdapat di wilayah perkotaan.

“Yang mengembirakan kasus positif Covid-19 di desa lebih rendah dari yang ada di perkotaan. Menurut data per 22 Juni, di desa hanya ada 894 warga yang positif Covid-19 dari keseluruhan 46.845 angka nasional,” kata Budi saat memberi keterangan dalam webinar Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, pada Selasa (23/6/2020).

Dengan demikian, menurut Budi, hanya sekitar dua persen warga desa yang terinfeksi Covid-19 dari keseluruhan angka nasional yang dilaporkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. “Hanya sekitar dua persen saja yang melanda warga di perdesaan,” kata dia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga 16 Juni 2020 mencatat ada 65.736 desa yang telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa atau setara dengan 90 persen dari total desa yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat.

Secara umum ada dua kelompok, yakni desa yang telah mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat tetapi belum menyalurkan BLT dan ada desa yang belum mendapatkan transfer dana desa dari pusat sehingga tidak bisa menyalurkan BLT.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa sejumlah desa belum menerima dana desa dari pemerintah pusat.

“Yang pertama memang desa itu posting APBDes, jadi Kementerian Keuangan tidak memiliki data yang kuat untuk menyalurkan,” katanya dalam video conference dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nurbaiti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper