Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menlu AS Kritik Dukungan HSBC terhadap UU Keamanan Hong Kong

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengkritik HSBC Holdings Plc karena mendukung memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang diprakarsai China.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 10 Juni 2020  |  12:35 WIB
Pejalan kaki di Times Square di distrik Causeway Bay di Hong Kong, China, memakai masker pada hari Kamis, 6 Februari 2020. - Bloomberg
Pejalan kaki di Times Square di distrik Causeway Bay di Hong Kong, China, memakai masker pada hari Kamis, 6 Februari 2020. - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengkritik HSBC Holdings Plc karena mendukung memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang diprakarsai China.

Kritik ini menambah tekanan politik pada perusahaan multinasional yang bergantung pada wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.

Dilansir dari Bloomberg, Pompeo menuduh raksasa perbankan yang bermarkas di London itu dalam sebuah pernyataan Selasa karena terlibat dalam strategi penindasan Partai Komunis China (PKC) yang memaksa terhadap Inggris.

Kritik oleh oleh diplomat tertinggi AS ini diutarakan setelah salah satu pemegang saham terbesar di HSBC dan Standard Chartered Plc menyatakan tidak nyaman dengan keputusan bank untuk mendukung undang-undang tersebut tanpa mengetahui ketentuannya dan bagaimana aturan tersebut akan diterapkan.

"Tekanan PKC terhadap HSBC, khususnya, harusnya sebagai peringatan. Pembuktian kesetiaan tersebut tampaknya membuat HSBC kurang dihargai di Beijing, yang terus menggunakan bisnis bank di China sebagai pengaruh politik terhadap London," ungkap Pompeo, seperti dikutip Bloomberg, Rabu (10/6/2020).

Seorang juru bicara HSBC yang berbasis di Hong Kong menolak memberikan komentar. Perwakilan dari Ping An Insurance Group Co dan Vanguard Group, dua investor utama HSBC, juga menolak memberikan komentar.

Risiko politik

Pernyataan tersebut menunjukkan posisi sulit HSBC dalam mengelola risiko politik di tengah hubungan yang semakin kontroversial antara dua ekonomi terbesar di dunia. HSBC dan Standard Chartered keduanya bermarkas di London, tetapi menghasilkan sebagian besar keuntungan mereka di Asia. Hong Kong berkontribusi lebih dari US$ 12 miliar terhadap laba sebelum pajak HSBC tahun lalu.

Pemerintah Presiden Xi Jinping semakin tegas dalam upaya memaksa negara, perusahaan, dan individu asing untuk mendukung kedaulatannya atas wilayah-wilayah seperti Hong Kong dan Taiwan.

Tahun lalu, chief executive officer Cathay Pacific Airways Ltd. mengundurkan diri setelah China menegur operator yang berbasis di Hong Kong tersebut atas partisipasi stafnya dalam gelombang aksi demonstrasi pro-demokrasi.

Bulan lalu, parlemen China menyetujui resolusi yang akan memberlakukan undang-undang tentang Hong Kong yang dapat menuntut dengan pidana terhadap orang yang mengkritik keras pemerintah.

Sejumlah taipan terkaya di Hong Kong mendukung langkah ini, meskipun para pendukung pro-demokrasi dan sejumlah pejabat AS dan Inggris telah menyatakan kekhawatiran mereka bahwa keberpihakan tersebut akan membahayakan "otonomi tingkat tinggi" yang dijanjikan Hong Kong sebelum kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china amerika serikat hong kong hsbc
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top