Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kebijakan Pemerintah Atasi Pandemi Corona Dinilai Tidak Konsisten

Langkah pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanganan pandemi virus corona jenis Covid-19 dinilai tidak konsisten selama PSBB.
Sejumlah pengendara kendaraan bermotor mengalami kemacetan lalu lintas di jalan tol dalam kota di Kuningan, Jakarta, Senin (18/5/2020). Meski masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berlangsung, kemacetan lalu lintas masih terjadi di Ibu Kota./Antara
Sejumlah pengendara kendaraan bermotor mengalami kemacetan lalu lintas di jalan tol dalam kota di Kuningan, Jakarta, Senin (18/5/2020). Meski masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berlangsung, kemacetan lalu lintas masih terjadi di Ibu Kota./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanganan pandemi virus corona jenis Covid-19 dinilai tidak konsisten selama adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota.

Survei Indo Barometer yang dirilis pada Selasa (26/5/2020) mencatat 53,8 persen responden tidak puas terhadap kebijakan penanganan pandemi virus corona yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Adapun 45,9 persen menyatakan puas, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Sebagian besar responden yang menjawab tidak puas menyoroti inkonsistensi kebijakan Jokowi-Ma’ruf sebanyak 17,3 persen, dan selebihnya menyoroti distribusi bantuan sosial yang lambat dan tidak akurat.

Sementara itu, responden yang menjawab puas terhadap penanganan pandemi Covid-19 di antaranya mencermati penanganan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berjalan baik. Ada 31,1 persen dari responden yang puas menilai PSBB berjalan baik.

Responden yang puas melihat terus meningkatnya jumlah pasien terpapar virus corona yang sembuh.  Publik juga mengapresiasi cara pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Sebanyak 57,3 persen responden puas dengan langkah pemerintah provinsi dalam menangani pandemi. Indo Barometer melaksanakan survei di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Wilayah itu mewakili hampir 65 persen populasi nasional.

Sebanyak 26,2 persen responden puas atas kerja gubernur dibandingkan dengan pemerintah pusat dengan tingkat kepuasan 26,2 persen.

Pertimbangan lain, pencegahan penularan Covid-19 di daerah bagus (22,7 persen), kerja tenaga medis di daerah sudah bagus (10,2 persen), dan jumlah terinfeksi menurun (7,6 persen).

Ada sekitar 41,4 persen responden yang tidak puas atas cara penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah.

Mereka yang tidak puas beralasan distribusi bantuan lambat (20,8 persen), banyak pelanggaran PSBB (14,6 persen), bantuan tidak tepat sasaran (12,8 persen), dan banyak warga di daerah tidak disiplin (11,7 persen).

Survei dilaksanakan pada 12—18 Mei 2020 dengan jumlah responden 400 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper