Bisnis.com, JAKARTA - Pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif virus Corona (Covid-19) jika tidak disertai dengan pengawasan yang baik.
Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof. Amin Soebandrio mengatakan pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih komprehensif dengan memastikan pelonggaran masih berjalan di dalam koridor PSBB agar risiko peningkatan jumlah kasus positif bisa diminimalisir.
"Untuk itu, aparat pemerintahan dapat melakukan pengawasan serta memberikan teguran kepada masyarakat yang melewati batas koridor PSBB. Bukan untuk menegakkan hukum secara keras, tetapi lebih kepada menjaga pelonggaran yang masih berada di dalam koridor," ujar Amin kepada Bisnis, Selasa (26/5/2020).
Dengan pengawasan yang maksimal dan efektif terhadap pelonggaran PSBB yang dilakukan, pemerintah diyakini dapat mencapai dua hal yaitu pertama, peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua, keamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
Amin menambahkan baik pemerintah maupun sektor-sektor lain perlu meningkatkan pemahaman masyarakat pada umumnya melalui penyampaian yang mudah dicerna sehingga pencegahan Covid-19 bisa dilakukan dengan penuh kesadaran di tengah pelonggaran PSBB yang dilakukan.
"Soalnya, yang jadi masalah bukan aturan, tapi pada penerapannya," ujar Amin.
Baca Juga
Sebelumnya, Amin memperkirakan penurunan angka penyebaran Covid-19 bakal mundur melampaui prediksi awal yaitu Juni 2020 akibat pelonggaran penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, pelonggaran PSBB tersebut berdampak pada pergeseran waktu puncak penyebaran Covid-19 yang awalnya diperkirakan akhir Mei menjadi Juni 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
