Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Catat! Ini Sektor yang Berhak Dapat SIKM

Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang bagi 11 sektor yang dikecualikan selama masa PSBB ketiga hingga 4 Juni 2020 menggunakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 26 Mei 2020  |  09:45 WIB
Warga memadati kawasan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Minggu (17/5/2020). Meski pertokoan di Pasar Tanah Abang tutup karena PSBB, menjelang hari lebaran kawasan tersebut dipadati pedagang kaki lima yang berada di gang-gang dekat pasar. Bisnis - Himawan L Nugraha
Warga memadati kawasan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Minggu (17/5/2020). Meski pertokoan di Pasar Tanah Abang tutup karena PSBB, menjelang hari lebaran kawasan tersebut dipadati pedagang kaki lima yang berada di gang-gang dekat pasar. Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang bagi 11 sektor yang dikecualikan selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketiga hingga 4 Juni 2020 untuk menjalankan aktivitasnya menggunakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Berdasarkan unggahan TMC Polda Metro Jaya melalui akun Twitter yang dikutip Bisnis.com, Selasa (26/5/2020), kategori orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM mencakup seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Selain itu, kantor perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional.

SIKM juga diberikan kepada pegawai BUMN atau BUMD yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti peraturan dari kementerian terkait/Pemprov DKI Jakarta.

Selanjutnya, pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, dan logistik. Ada juga sektor perhotelan, konstruksi, industri strategis, hingga pelayanan dasar termasuk industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan sosial juga termasuk yang dikecualikan dan bisa mendapatkan SIKM.

Pemprov DKI Jakarta melaporkan sejak dibuka pada Jumat (15/5/2020) hingga data terakhir pada Minggu (24/5/2020) tercatat 5.247 permohonan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang diterima.

Sebanyak 66,6 persen dari total permohonan SIKM tersebut ditolak atau tidak disetujui, pada umumnya karena tidak memenuhi ketentuan substansial. Misalnya, memohon izin untuk pulang ke kampung, menghadiri reuni sekolah, atau mengunjungi acara keluarga di luar keadaan mendesak seperti sakit atau meninggal dunia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

polri Pemprov DKI Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top