Bisnis.com, JAKARTA - Harga gula yang tinggi saat ini dinilai hanya menguntungkan produsen besar dan importir.
Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih mengatakan bahwa dari penelitian dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat di bidang distribusi gula, pihaknya menilai ada 2 sektor yang memengaruhi tingginya harga gula yakni kinerja sektor dan perilaku pelaku usahanya.
Menurutnya, kinerja sektor ini terkait dengan faktor-faktor pembentuk harga seperti produksi, penyimpanan, dan distribusi. Sementara perilaku pelaku usaha terkait bagaimana para pelaku usaha berinteraksi dalam melakukan kegiatan usahanya.
"Kedua sisi ini tentunya dapat saling terkait.Perilaku pelaku usaha ditangani dalam suatu proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Sementara kinerja sektor ditangani dalam suatu proses kajian atau penelitian,” ujarnya, Rabu (20/5/2020).
Dia menguraikan, Indonesia membutuhkan gula konsumsi sekitar 3 juta ton/tahun. Jumlah ini 73 persen-nya atau sekitar 2,1 juta-2,2 juta ton dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sementara sisanya dari impor. Pasokan tersebut, tuturnya, dilakukan oleh 24 pelaku usaha dengan total kepemilikan 58 pabrik gula.
Dari jumlah produksi dalam negeri tersebut, hingga 36 persen dipenuhi oleh pabrik gula swasta yang memperoleh tebu dari perkebunan gula rakyat. Sisanya atau sekitar 800.000-900.000 ton dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk raw sugar atau gula kristal putih.
Baca Juga
Menurutnya, dengan kecenderungan pasar yang oligopolistik, pemenuhan pasokan dan distribusi gula dilakukan oleh beberapa pelaku usaha, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pelaku usaha swasta. Kemampuan bersaing produsen gula di Indonesia ditentukan oleh kemampuannya dalam efisiensi berproduksi.
“Dalam artian, sejauh mana produsen gula mampu memproduksi dengan harga pokok yang terbaik. Saat ini, kemampuan tersebut masih berbeda-beda,” ucapnya.
Penelitian di KPPU menemukan bahwa pelaku usaha swasta yang memiliki lahan perkebunan sendiri yang efisien mampu memproduksi dengan harga pokok yang berkisar antara Rp6.000-Rp 9.000/kg. Sementara harga pokok produksi petani tebu yang bermitra dengan pabrik gula, berdasarkan informasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) adalah sekitar Rp12.000 -Rp 14.000/kg, yang notabene dapat berada di atas harga acuan penjualan.
“Tingginya harga pokok produksi petani tebu tersebut tentunya mengurangi kemampuan gula petani dalam berkompetisi dengan gula hasil produsen gula yang efisien,” jelasnya.
Lanjutnya, di sisi lain, pelaku usaha yang efisien lebih diuntungkan dengan keberadaan harga acuan penjualan yang ditetapkan Pemerintah yakni Rp 12.500/kg. Hal ini terjadi juga pada importir gula kristal putih, baik gula kristal putih langsung atau melalui raw sugar yang diolah, harga pokok produksinya juga rendah.
Keuntungan tersebut makin signifikan dengan harga pasar yang tinggi saat ini. Sebagai ilustrasi, misalnya dengan kemampuan biaya produksi pabrik paling efisien yang berkisar di Rp 6.000/kg, dibandingkan dengan harga pasar saat ini yang mencapai Rp 17.500/kg, keuntungannya dapat mencapai 190 persen.
KPPU menilai pandangan para pelaku usaha yang menganggap nilai HET sebesar Rp12.500/Kg yang ditetapkan pemerintah saat ini kerendahan, tidak lah tepat. Ide untuk menaikkan HET pada dasarnya tidak menyentuh substansi persoalan. Pelaku usaha petani rakyat tidak pada bagian yang paling menikmati. Kenaikan ini justru paling dinikmati oleh pelaku usaha besar nasional dan pelaku usaha importir, dikarenakan adanya selisih harga yang begitu besar.
Harga gula di Indonesia saat ini, disebut jauh berada di atas harga acuan penjualan di level konsumen, dan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga internasional. Sebelumnya KPPU menyampaikan bahwa berdasarkan data International Sugar Organization, harga gula nasional dapat mencapai 240-260 persen lebih tinggi dibandingkan harga internasional pada bulan April dan Mei 2020.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa harga gula internasional dalam 1 tahun belakangan ini cenderung stabil di level Rp5.000- Rp6.000/kg. Beberapa indikator harga internasional menunjukkan 2 bulan terakhir, Maret dan April 2020 tren penurunan yang signifikan.
KPPU menilai biaya yang ditanggung oleh konsumen untuk membayar lebih tinggi jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi produktifitas industri gula petani rakyat.
“Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mendukung petani tebu agar mereka mendapatkan hasil yang menguntungka,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
