Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali berbicara mengenai percepatan dana bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa. Realisasi yang berjalan lambat membuat Presiden meminta jajarannya segera melakukan perbaikan.
Menurut Jokowi, ada dua hal utama yang menjadi permasalahan, yakni prosedur yang berbelit dan sinkronisasi data. “Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesederhana mungkin, sesimpel munkin, tanpa mengurangi akuntabiltas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel,” kata Presiden membuka rapat terbatas penyederhanaan prosedur bansos tunai dan BLT dana desa melalui video conference dari Istana Merdeka, Selasa (19/5/2020).
Jokowi juga meminta penyelesaian sinkronisasi data berjalan dengan cepat. Perangkat terkecil seperti RT/RW di desa perlu dilibatkan.
Mekanisme penyaluran juga harus dibuat lebih transparan, sehingga semua permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. “Baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat,” kata Presiden.
Dalam rapat sebelumnya, Jokowi mencatat BLT dana desa yang tersalurkan kurang dari 15 persen dan bantuan sosial tunai kurang dari 25 persen.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara berjanji akan merampungkan penyaluran pada pekan ini.
Terkait sinkronisasi data, para menteri sempat menyatakan bahwa alasan tidak tercapainya target penyaluran bansos karena tumpang tindih data antara pemerintah pusat dan daerah.
Masalah data sempat memicu kontroversi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan 3 menteri kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sri Mulyani mengungkap pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai ( bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta. Hal itu disampaikan Menkeu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020). Padahal anggaran awal diproyeksikan berasal dari pemerintah daerah.
Juliari juga menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai kesepakatan awal antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Dia menemukan duplikasi data penerima bansos dari Kemensos dan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 15 titik penyaluran.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan sampai saat ini sudah 1,2 juta keluarga yang menerima bantuan dari pemda.
"Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak," kata Anies.
