Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ada Bukti Perdagangan Orang di Kasus ABK WNI di Kapal China Long Xing

Badan Reserse Kriminal Polri telah menggelar kasus perbudakan dan eksploitasi terhadap anak buah kapal atau ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Mei 2020  |  12:48 WIB
Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempersiapkan Kapsul evakuasi atau isolation chamber digunakan untuk orang yang diduga mengalami gejala virus corona di pelabuhan IPC Panjang, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (29/1/2020). Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) juga melakuakan pengecekan suhu tubuh (thermoscan) terhadap anak buah kapal (ABK) yang berlabuh di pelabuhan IPC Panjang Bandar Lampung. ANTARA FOTO - Ardiansyah
Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempersiapkan Kapsul evakuasi atau isolation chamber digunakan untuk orang yang diduga mengalami gejala virus corona di pelabuhan IPC Panjang, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (29/1/2020). Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) juga melakuakan pengecekan suhu tubuh (thermoscan) terhadap anak buah kapal (ABK) yang berlabuh di pelabuhan IPC Panjang Bandar Lampung. ANTARA FOTO - Ardiansyah

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal Polri telah menggelar kasus perbudakan dan eksploitasi terhadap anak buah kapal atau ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ferdy Sambo menuturkan, dari hasil gelar perkara, pihaknya menemukan tiga alat bukti terjadinya peristiwa pidana tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Penyidik akan melaksanakan proses penyidikan untuk menemukan siapa tersangka yang melakukan perdagangan orang," ujar Ferdy saat dihubungi pada Rabu (13/5/2020).

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar John W Hutagalung menuturkan, Satuan Tugas TPPO akan melanjutkan pemeriksaan terhadap 10 ABK.

"Kami akan berkoordinasi dengan jaksa mengenai penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)," kata John.

Untuk kasus perdagangan orang ini, Kepolisian RI sebelumnya telah memeriksa pihak Imigrasi Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Imigrasi Pemalang, Jawa Tengah.

Kemudian, juga memeriksa Direktur Operasional PT Alfira Perdana Jaya, sebagai agen penyalur ABK, serta 14 ABK yang telah pulang ke Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyetujui dua opsi terkait dengan isu anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing.

Opsi pertama dari Duta Besar Indonesia di Selandia Baru untuk melakukan moratorium ABK Indonesia di kapal perikanan asing. Opsi kedua, memberikan masukan teknis untuk perizinan ABK yang akan bekerja di kapal asing.

Kedua opsi ini kata Edhy diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves). "Dua ini terserah mana yang akan disetujui. Jadi intinya adalah, ini (ABK) masalah kompleks," ujar Edhy saat menggelar rapat online, Rabu (13/5/2020).

Jika opsi moratorium yang diambil, Edhy menyebut KKP siap memberikan akses lapangan kerja agar para ABK Indonesia bekerja di kapal perikanan lokal. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan kemudahan perizinan bagi para pemilik kapal perikanan agar mereka bisa menyediakan lapangan kerja.

"Hitungan saya kita masih butuh ABK, kalau satu kapal butuh 30 ABK, 1.000 kapal butuh 30.000 (ABK)," sambungnya.

Persoalan ABK, menurutnya, harus dibenahi dari hulu. Caranya, dengan membangun komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Perhubungan untuk menyamakan persepsi. Terlebih dua lembaga tersebut memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk memberikan izin bekerja kepada para ABK.

"Dari sisi aturan, memang kalau kita lihat KKP sendiri tidak punya wewenang untuk memberikan izin," sebutnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china abk

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top