Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mencetak persawahan baru demi mencegah krisis pangan akibat pendemi virus Corona (Covid-19) di Kalimantan Tengah.
Meskipun demikian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa proses tersebut tidak bisa berjalan cepat, karena terganjal dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan juga harus mempersiapkan tenaga ekstra untuk menggarap lahan gambut menjadi persawahan.
Mentan mengatakan bahwa untuk mengelola 1 hektare sawah membutuhkan sedikitnya 2 - 3 orang petani. Artinya, lahan pertanian baru di Kalimantan membutuhkan sekitar 200.000 hingga 300.000 orang petani yang bermukim di sana.
“Jumlah ratusan ribu itu tidak mudah. Belajar dari kegagalan yang lalu, kita kurang petani di situ jadi setelah selesai serbuan tanam, satu musim ditinggalkan lagi petani dan lahan jadi tertinggal lagi,” katanya seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Rabu (13/5/2020).
Oleh karena itu, Mentan meminta waktu kepada Presiden Jokowi untuk berkoordinasi lebih matang di bawah naungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, koordinasi ini akan dilakukan selama 3 pekan ke depan.
Syahrul melanjutkan bahwa berdasarkan hasil rapat terakhir, potensi yang dapat dikembangkan di Kalimantan Tengah lebih dari 255.000 hektare. Namun, sekitar 84.000 hektare di antaranya telah memiliki jaringan irigasi dan 57.000 hektare di antaranya telah dilakukan penanaman padi.
Baca Juga
“Potensi keseluruhan ini akan dipelajari 3 minggu ke depan dimana akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis, kemudian review inventarisasi pengawasan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kajian ketersediaan tenaga kerja di lokasi tersebut,” kata Syahrul.
Syahrul juga mengatakan bahwa ekstensifikasi lahan tersebut juga memerlukan upaya ekstra. Pasalny,a lahan persawahan yang dincar merupakan lahan gambut. Penanganan lahan gambut jauh berbeda dengan lahan pertanian yang ada di pulau Jawa.
Adapun seperti diketahui, cetak sawah di lahan gambut telah coba dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada 1970 Presiden kedua Indonesia ini memiliki keinginan membuka kawasan padi (rice estate) di lahan gambut di Sumatra Selatan.
Kemudian ambisi ini kembali muncul pada 1995 dengan program lahan gambut (PLG) satu juta hektare. Wilayah Kalimantan Tengah menjadi prioritas karena memiliki banyak lahan gambut.
Proyek ini berakhir dengan kegagalan karena lahan gambut tidak berhasil untuk menanam padi. Para kelurga petani transmigran yang dikirim dari Jawa pun banyak yang memilih meninggalkan lahan.
