Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun nyatanya, tidak semua berhasil menekan kurva penambahan pasien baru per harinya.
Presiden Joko Widodo menilai hal tersebut perlu dievaluasi. Pasalnya, ada daerah yang justru tidak menerapkan PSBB dan justru berhasil mengendalikan penyebaran virus corona jenis baru itu.
Jokowi melanjutkan bahwa ada wilayah yang sejak penerapan PSBB mencatat penurunan kasus positif secara gradual, tetapi tidak drastis. Pada saat yang sama, ada juga daerah yang melaporkan jumlah kasus baru menurun, tetapi belum konsisten.
“Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa,” kata Presiden membuka rapat terbatas evaluasi PSBB melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Jokowi pun mencatat dari 10 provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak, hanya 3 provinsi yang memiliki status PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat. Dia tidak mempermasalahkan daerah yang berinovasi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tidak menerapkan PSBB, tetapi perlu ada evaluasi juga mengenai hal tersebut.
“Ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB, karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing,” katanya.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan bahwa pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta telah menunjukkan hasil positif. Kontribusi kasus positif Covid-19 di ibu kota terhadap total kasus secara nasional menyusut.
Kendati sudah melandai, upaya pemulihan atau relaksasi PSBB masih dalam pengkajian. Presiden Jokowi telah menugaskan Gugus Tugas Covid-19 untuk melibatkan sejumlah pakar, mulai dari ekonomi hingga sosiologi.
Doni pun menyarankan daerah lain, yang mulai mencatat penambahan kasus baru secara konsisten, agar meminta izin penerapan PSBB kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
“Hal ini kita upayakan agar tidak terjadi ping pong antardaerah, di mana ada satu daerah yang telah menurun, sudah sangat berkurang lantas akan bisa kembali lagi manakala ada perubahan mobilisasi dari masyarakat,” katanya.
