Bisnis.com, JAKARTA - Pelanggaran atas Pembatasan Sosial Berskala Besar serta kekurangan dan pendistribusian Alat Perlindungan Diri yang tidak merata masih mendapat sorotan publik. Hal itu berlangsung sejak PSBB diberlakukan lebih dari sebulan lalu.
Hal itu terungkap dalam Rapat Gabungan Komisi VI, Komisi VlI, dan Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, Selasa (5/5/2020).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto (Fraksi NasDem) itu berlangsung secara virtual dengan agenda di antaranya Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan wabah Covid-19.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sri Rahayu mengatakan banyak terjadi pelanggaran PSBB di daerah-daerah termasuk di daerah pemilihaannya di Provinsi Jawa Timur.
“Masih banyak masyarakat yang melanggar PSBB dengan mengabaikan physical distancing. Mereka seperti merasa tidak ada masalah dengan pelanggaran itu,” ujarya.
Bahkan Sri Rahayu menyaksikan masih ada pelaksanaan kegiatan ritual ibadah Tahlilan dengan mengabaikan PSBB. Demikian juga dengan sejumlah pabrik rokok yang masih beroperasi seperti biasa.
“Ada perusahaan rokok yang beroperasi tiap hari dan sudah ada pekerjanya yang terkena wabah virus Corona. Ini perlu mendapat perhatian semua pihak,” ujarnya.
Sedangkan dari sisi APD, Sri Rahayu menegaskan selain masih kurang, pembagian APD juga tidak merata. Akibatnya, ada sejumlah daerah yang tidak kebagian, sedangkan di daerah lain kelebihan APD.
“Kemenkes telah keluarkan surat, tapi bagaimana komunikasi dan implementasi di daerah harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Sri Rahayu juga menyoroti lemahnya koordinasi Kemenkes dengan daerah.
Sementara itu, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmakes) Engko Sosialine mengatakan pihaknya terus melakukan relaksasi terhadap perizinan produksi alat kesehatan seperti masker.
“Kalau produsen masker di awal tahun hanya 26, kini telah tercatat sebanyak 83 produsen, atau naik lebih dari 200 persen,” ujarnya mewakili menteri kesehatan yang tidak ikut rapat gabungan itu.
Sedangkan uji klinis atas 20-30 produsen ventilator akan selesai dalam minggu ini, ujar Engko.
Selain itu, Engko menegaskan akan tetap memprioritaskan alat kesehatan dan obat-obatan produk dalam negeri dalam penanganan wabah Covid-19.
