Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Tanggapan Meutya Hafid Terkait Keterbukaan Data Covid-19

Menurutnya, di situasi pandemi sekarang ini pertahanan terbaik yang dimiliki manusia bukanlah isolasi melainkan informasi.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 30 April 2020  |  15:41 WIB
Meutya Hafid - Antara
Meutya Hafid - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid menuturkan saat ini keterbukaan informasi menjadi hal yang krusial di tengah pandemi Covid-19 yang dialami hampir oleh seluruh negara di dunia.

“Informasi yang tepat dibagikan itu justru bisa lebih penting ketimbang kebijakan untuk isolasi, karantina. Secara prioritas keterbukaan informasi mesti ditaruh lebih awal lalu yang lain menyusul,” kata dia saat memberi keterangan di diskusi daring Komisi Informasi Pusat, Jakarta, pada Kamis (30/4/2020).

Mengutip sejerawan sekaligus filsuf Yuval Noah Harari, dia menggarisbawahi, di situasi pandemi sekarang ini pertahanan terbaik yang dimiliki manusia bukanlah isolasi melainkan informasi. Dengan demikian, menurut dia, masyarakat berhak untuk memiliki informasi yang akurat.

“Karena itu penting masyarakat punya hak untuk memilih sendiri setiap keputusan yang akan mereka ambil ketika sudah memiliki informasi yang tepat. Ini tidak membuat masyarakat panik tetapi justru bijak,” ujar Meutya.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui pencatatan data penanganan Covid-19 di Indonesia dalam beberapa minggu awal memang mengalami kesulitan.

“Dalam beberapa minggu pencatatan data memang masih simpang siur. Ini adalah pengalaman pertama Indonesia untuk bisa menangani data yang berasal dari sejumlah sumber,” kata Wiku saat memberi keterangan dalam diskusi virtual Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Wiku beralasan sumber data yang besar itu berasal dari sejumlah laboratorium jejaring Kemenkes maupun di luar Kemenkes, dinas kesehatan daerah, balitbangkes, kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga pusat.

“Nantinya Gugus Tugas yang harus mengintegrasikan seluruh data yang masuk tersebut,” tuturnya.

Wiku berpendapat kendala utamanya terkait dengan koordinasi lintas sektor yang selama ini tidak berjalan dengan baik.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr Virus Corona covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top