Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri Desa Siapkan PKTD Pascapandemi Virus Corona

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar tengah menyiapkan antisipasi desa untuk menghadapi situasi ekonomi ketika pandemi Covid-19 berakhir.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 30 April 2020  |  13:29 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. - Istimewa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar tengah menyiapkan antisipasi desa untuk menghadapi situasi ekonomi ketika pandemi Covid-19 berakhir. Salah satunya, maksimalisasi dana desa yang tersisa untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa atau PKTD.

Halim mengakui pelaksanaan PKTD di tengah pandemi Covid-19 saat ini tengah mengalami penurunan. Terlebih, seperti diketahui saat ini dana desa difokuskan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BLT Dana Desa diberikan kepada warga desa yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“PKTD bisa kita jadikan antisipasi pascawabah, karena kita juga harus berpikir bagaimana pascawabah, bagaimana situasi desa, bagaimana ekonomi masyarakat, sementara BLT Dana Desa hanya tiga bulan sampai Juni,” ujarnya, Kamis (30/4/2020).

Halim menerangkan, setidaknya terdapat tiga kebijakan strategis dana desa yang dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19, yakni Desa Tanggap Covid-19, BLT, dan PKTD.

Desa Tanggap Covid-19 ditujukan untuk menangani dari sisi kesehatan, sedangkan BLT dan PKTD menangani sisi ekonomi masyarakat desa.

“Pasca-Covid akan kita keluarkan Surat Edaran baru, bahwa penggunaan dana desa untuk penanganan pascawabah. Kalau pascawabah, BLT hilang, kan, juga tidak lagi bicara soal ruang isolasi, tidak lagi berbicara soal penanganan, maka akan kita dorong untuk PKTD,” terang Halim.

PKTD sendiri, menurut Halim, merupakan upaya untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat miskin di desa, yang upahnya diberikan secara langsung setiap hari. Selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, PKTD juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli di perdesaan.

Dalam pelaksanaan PKTD, lanjutnya, komponen upah lebih tinggi yakni tidak boleh kurang dari 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya digunakan untuk komponen bahan. PKTD diprioritaskan untuk anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya.

“PKTD banyak bentuknya. Misalnya desa wisata, PKTD fokus untuk kebersihan, pemeliharaan dengan pendekatan PKTD. Uang tersalurkan, tempat wisata menjadi indah lagi, masyarakat mendapat pendapatan,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dana desa Menteri Desa
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top