Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengalihkan anggaran penyiapan infrastruktur ibu kota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penanggulangan wabah virus corona.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian PUPR memutuskan mengalihkan anggaran untuk infrastruktur ibukota baru lantaran adanya kebutuhan mendesak terkait anggaran untuk mengatasi pandemi corona.
“Sudah diputuskan dilakukan shifting,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Tempo.co, Jumat (24/4/2020)
Dia melanjutkan Kementerian PUPR juga mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit terutama untuk penanangan wabah corona. Menurutnya, sebagian dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang mencapai Rp120 triliun, telah dialihkan.
“Salah satu proyek adalah rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau,” lanjut Sri Mulyani.
Adapun, mengenai Kementerian PPN/Bappenas yang tetap melanjutkan proses lelang perancangan ibu kota baru, dia mengatakan proyek itu telah dilakukan sebelum wabah corona atau Covid-19 menjamah Indonesia.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian PPN/Bappenas sudah melakukan penawaran paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara (IKN) senilai Rp85 miliar menggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebutkan pemerintah berpeluang besar menunda proyek ibu kota negara sampai situasi kondusif.
"Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujarnya.
Hal itu tak lepas dari permintaan Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan pekerjaan pemerintah untuk menangani wabah corona.
Dalam rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, pada Selasa (24/2/2020), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan belum ada kegiatan pembangunan ibu kota baru pada 2020.
"Rasanya bapak ibu sendiri yang menyetujui anggaran PUPR 2020, tidak ada satu pun kegiatan IKN di 2020," tutur Basuki.
