Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengamat Diminta 'Disiplin', Luhut: Jangan Beri Berita Tak benar

Upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan beragam program dan stimulus mesti didukung dengan kedisiplinan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pidato pembuka saat diskusi nasional di gedung Konferensi Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/4)./ANTARA-M Agung Rajasa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pidato pembuka saat diskusi nasional di gedung Konferensi Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/4)./ANTARA-M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA -  Pengamat dinilai perlu juga bersikap disiplin dengan menebar berita yang benar di tengah masa krisis akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam dialog bersama Menko Marves bertajuk Indonesia Bicara yang ditayangkan TVRI, Rabu (22/4/2020) malam. 

Menurutnya, upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan beragam program dan stimulus mesti didukung dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan imbauan dan arahan pemerintah.

Dia juga mengimbau para pengamat untuk lebih disiplin agar tak menebar berita yang menimbulkan ketakpercayaan masyarakat.

"Pengamat-pengamat juga ikut disiplin. Jadi, jangan beri berita tidak benar dan buat orang tidak percaya. Sepanjang bisa dibuat manusia, ya kami lakukan," tegasnya.

Dengan kedisiplinan, jelas Luhut, pemerintah berharap pada Juli 2020 kondisi Indonesia sudah jauh lebih baik dan lebih tenang. "Tapi itu tergantung kedisiplinan kita. Semua harus sepakat harus disiplin."

Untuk mendukung ekonomi masyarakat, Menko Marves menjelaskan pemerintah sudah memberikan anggaran jaring pengaman sosial senilai Rp110 triliun untuk bantuan langsung tunai atau BLT ke masyarakat. Nilai itu berpotensi bertambah sejalan dengan perkembangan penanganan pandemi ini.

Luhut memastikan pengawasan program penanganan Covid-19 itu akan lebih ketat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo juga akan turut serta mengecek pelaksanaan program itu hingga ke lapinsan kerja terbawah.

"Kalau dahulu kan [pengecekan] diserahkan saja ke menteri-menterinya. Sekarang tidak begitu. Presiden juga cek ke bawah sebab punya tools untuk periksa ke bawah, cek jumlah barang, harga dan sampai ke sasaran," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper