Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai membutuhkan anggaran dana hingga Rp3.461 triliun untuk memenuhi capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GKR sebesar 26 persen pada 2020 dan 29 persen di 2030. Namun, jika mendapat bantuan internasional targetnya meningkat hingga 41 persen.
Berdasarkan Second Biennial Update Report (BUR) 2018, Indonesia menyampaikan estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030 mencapai US$247,2 miliar atau sekitar Rp3.461 triliun.
“Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka pendanaan. Pendanaan perubahan iklim dapat dari berbagai sumber publik, swasta atau campuran,” kata Febrio, Rabu (15/4/2020).
Dia menambahkan selain upaya penurunan emisi, Indonesia juga komitmen meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Namun, capaian penurunan emisi GRK tersebut membutuhkan dana tidak sedikit.
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Adi Budiarso mengatakan apabila melihat kemampuan anggaran, untuk mengukur kemampuan dana publik, Kemenkeu berhasil menginisiasi secara transparan komitmen untuk terus meningkat.
Baca Juga
“Tahun ini kami akan masuk budget tagging di daerah, di 12 kementerian/lembaga, proses ini sudah melibatkan sistem penganggaran kita. Kita ingin memasukkan ini di AKSARA,” ujar dia.
Saat ini, lanjutnya, BKF Kemenkeu sedang bekerja sama dengan UNDP untuk melakukan idenfitikasi kerangka pendanaan ke depannya karena begitu nyatanya ancaman perubahan iklim, kebutuhan pendanaan akan meningkat.
Contohnya penanganan pandemi Covid-19, yang menurutnya sudah memakan dua hingga tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Negara-negara maju bisa mengalokasikan 10 persen PDB mereka untuk kesehatan, jaring pengaman sosial.
Pendanaan pengendalian perubahan iklim sudah teralokasikan Rp109,7 triliun pada 2018, dengan rata-rata Rp92,5 triliun per tahun dari 2016, atau 4,3 persen dari APBN per tahun. Sebanyak 55 persen digunakan untuk mitigasi, 34 persen untuk adaptasi dan 11 persen combenefit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
