Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-98 jatuh pada Sabtu (12/7/2024) kemarin. Hanya saja hingga kini kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah.
Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Said Abdullah mendorong agar Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-98 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi peran koperasi dalam sistem ekonomi nasional.
Salah satu sorotan utama adalah rendahnya kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi baru mencapai Rp214 triliun atau hanya setara 0,97% dari PDB nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.
Said pun mengungkapkan kontribusi koperasi ke PDB kalah jauh dibanding negara-negara kapitalis. Padahal, sambungnya, koperasi merupakan perwujudan paling kongkrit dari maksud perekonomian Pancasila seperti yang diusung Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta.
Sebagai perbandingan, dia mencatat kontribusi koperasi terhadap PDB di Amerika Serikat mencapai 5%, di Jerman 6%, Belanda dan Prancis 18%, bahkan di Selandia Baru menembus 20%.
"Di negara negara kapitalis kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasionalnya jauh lebih besar ketimbang di negara kita yang menganut Pancasila, yang kurang dari 1%," ujar Said dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).
Baca Juga
Said menilai rendahnya kontribusi koperasi mencerminkan kuatnya kecenderungan individualisme dalam dunia usaha. Menurutnya, individualisme itu berseberangan dengan semangat gotong royong dan kolektivitas yang menjadi fondasi koperasi.
Ketua Badan Anggaran DPR itu juga menyoroti dominasi koperasi di sektor simpan pinjam. Meski sah secara prinsip, dia mengingatkan kondisi itu menunjukkan keterbatasan dalam menjangkau sektor usaha produktif lain.
Said mencontohkan koperasi global seperti Mondragon di Spanyol, yang bergerak di sektor manufaktur dan dimiliki para pekerjanya, serta Norges Kooperative Landsforening (NKL) di Norwegia yang sukses di sektor perdagangan dengan aset lebih dari US$9,6 miliar.
“Tantangan kedepan pemerintah dan insan koperasi lebih mengembankan keragaman bentuk bentuk usaha koperasi,” katanya.
Tantangan besar lainnya adalah citra koperasi yang tercoreng akibat kasus-kasus penipuan di masa lalu. Said menilai perlu ada transformasi serius dalam tata kelola koperasi agar dapat kembali dipercaya publik.
Dia kembali menekankan bahwa koperasi sejatinya merupakan bentuk paling nyata dari sistem ekonomi Pancasila, yang seharusnya mengedepankan prinsip gotong royong, demokrasi, serta kepemilikan dan pengambilan keputusan yang setara antaranggota.
