Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya membuat mekanisme bantuan sosial yang melibatkan sektor ekonomi lapisan bawah. Dengan demikian dapat secara efektif menggerakan ekonomi lapisan bawah dan juga menjaga daya beli.
“Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek, sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita, juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak,” kata Jokowi membuka rapat terbatas mengenai efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui video conference, Selasa (7/4/2020).
Presiden juga meminta penyaluran bansos tidak menggunakan cara yang berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat.
“Mekanisme penyaluran program jaring pengaman sosial dibuat seefisien mungkin,” katanya.
Sementara itu, Jokowi mengumumkan alokasi anggaran untuk mengendalikan penyebaran virus Corona dan meredam dampak ekonomi yang mengikutinya sebesar Rp405,1 triliun. Sebanyak Rp110 di antaranya akan digunakan untuk perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat dengan strata ekonomi lapisan bawah.
Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat Progam Keluarga Harapan (PKH) yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu,, negara juga akan menaikkan penerima kartu sembako dari sebelumnya 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Bantuan kepada penerima kartu pun naik sekitar 33 persen, dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.
Baca Juga
Pemerintah juga akan menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun agar dapat menjangkau 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro, dan kecil. Peneriima manfaat akan mendapatkan insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 dengan biaya pelatihan Rp1 juta.
Pemerintah juga akan membebaskan biaya untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA selama 3 bulan ke depan. Pada periode yang sama 7 juga pelanggan linstrik 900 VA diberikan diskon 50 persen.
Selain itu, pemerintah menambah insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175.000. Pemerintah juga memberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok dengan alokasi anggaran Rp25 triliun.
