Bisinis.com, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan langkah DPR menggulirkan pembahasan sejumlah RUU bermasalah termasuk di dalamnya omnibus law RUU Cipta Kerja inkonstitusional.
Bivitri beralasan langkah itu bertentangan dengan pasal 96 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengamanatkan partisipasi publik dalam proses perundangan.
“Tindakan itu sangat tidak patut dilakukan karena tidak melibatkan partisipasi publik secara luas,”kata Bivitri melalui sambungan telfon kepada Bisnis, Jumat (4/3/2020).
Berangkat dari situasi pandemi saat ini, ia mengatakan, pembahasan yang dilakukan secara daring tidak dapat melibatkan masyarakat. Dengan demikian, menurutnya, masyarakat yang biasanya bolak-balik DPR jelas tidak bisa tercapai.
“Masyarakat juga tidak bisa demonstrasi karena sedang physical distancing, kondisi saat ini tidak memungkinan untuk berkumpul,”ujarnya.
DPR menggulirkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dengan mulai membacakan surat presiden dalam rapat paripurna Rabu, kemarin. Pembahasan rancangan aturan sapu jagat itu akan dilakukan oleh Badan Legislasi DPR.
Baca Juga
Selain itu, DPR juga sepakat melanjutkan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meminta Komisi III dan pemerintah segera melanjutkan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.
"Kiranya ada kesepakatan Komisi III dan Menkumham yang bisa dikirim ke pimpinan DPR untuk disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata politikus Golkar itu, Rabu, (1/4/2020).
Rapat Komisi III dan Menkumham kemarin menghasilkan simpulan senada. Yakni, Komisi III DPR RI meminta Menkumham untuk menyelesaikan RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan.
"Untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni LP/rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit," demikian simpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi III dari Golkar, Adies Kadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
