Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Diselingi Interupsi, DPR Sepakat RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dibawa ke Baleg

Menurut pimpinan rapat Paripurna DPR, Azis Syamsudin, ia sadar bahwa dalam memutuskan itu sejumlah anggota melakukan interupsi. Namun, ia tetap mensahkan karena RUU Ciptaker hanya butuh legal standing.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 02 April 2020  |  20:33 WIB
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari\n
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja dipastikan berlanjut di DPR. Hal ini diketahui setelah Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Kamis (2/4/2020), menyepakati pembahasan draf RUU Cipta Kerja (Ciptaker) akan dibawa ke Badan Legislatif DPR.

"Surat [bernomor] R06/Pres/202/2020 tanggal 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan Legislasi," kata pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, yang didampingi Rahmat Gobel.

Rapat itu sendiri digelar di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4). Rapat juga disiarkan secara live melalui akun YouTube DPR RI dan dapat diikuti anggota Dewan secara virtual.

Azis, menyadari adanya interupsi yang terjadi saat ia akan meminta persetujuan anggota Dewan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 sore tadi.

Namun, ia menegaskan pengesahan agenda pada Rapat Paripurna hanya untuk penguatan pijakan hukum (legal standing) dan hukum normatif yang dapat dijadikan Pimpinan DPR RI sebagai pegangan.

Ia menambahkan kesepakatan para pimpinan fraksi sudah didapatkan saat rapat konsultasi pengganti Bamus dimana sembilan perwakilan pimpinan fraksi diundang hadir dalam rapat yang berlangsung pada 1 April 2020 tersebut.

"Seluruh fraksi bulat pada saat rapat konsultasi pengganti Bamus, (sudah) disepakati agenda-agenda yang saya bacakan," kata Azis.

Selanjutnya, pembahasan RUU Omnibus Law akan dilanjutkan oleh Baleg DPR RI, dimana rencananya pada minggu depan akan dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan lalu kemudian akan dilakukan mekanisme selanjutnya sesuai aturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baedowi mengatakan pihaknya akan turut mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam RUU tersebut termasuk kalangan buruh.

"Kami akan undang secara fisik atau virtual. Kami akan dengarkan semuanya sehingga kehadiran RUU ini paling tidak bisa ditemukan titik persamaan," ujar Baedowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr omnibus law

Sumber : Antara

Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top