Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Seknas Fitra, Misbah Hasan, mendesak pemerintah untuk menyediakan media informasi terkait pelaksanaan anggaran penanganan penyebaran virus corona (SARS-CoV-2) yang bisa dipantau oleh masyarakat.
Misbah mengatakan organisasi masyarakat sipil juga dapat melakukan audit sosial terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
Pemerintah Indonesia mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2. Anggaran tersebut juga digunakan untuk meredam dampak ekonomi dari pandemi virus tersebut.
Jokowi menjabarkan bahwa Rp75 triliun dari anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan. Sebanyak Rp110 triliun untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial. Kemudian Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
“Sebesar Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan pembiayaan dunia usaha, terutama usaha mikro, usaka kecil, dan usaha menengah,” kata Jokowi melalui video conference dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).
Misbah mengatakan peran lembaga pengawas sangat krusial dalam memantau dan audit pelaksanaan penanganan covid-19. Dengan demikian, menurutnya, audit yang dilakukan oleh APIP, BPK, dan KPK harus dipublikasikan kepada masyarakat.
Baca Juga
Ia menjelaskan informasi terkait proses dan mekanisme realokasi anggaran juga penting untuk disampaikan kepada publik.
“Jadi informasi yang disampaikan oleh Gugus Tugas Covid-19 dan K/L pendukung tidak hanya jumlah korban, tapi juga penggunaan anggaran hingga saat ini berapa dan untuk apa saja,”ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
