Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AS akan Tandatangani Perjanjian Damai dengan Taliban

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menandatangani perjanjian damai dengan Taliban pada 29 Februari di Doha, Qatar.
Gedung Putih di Washington DC, AS/Reuters-Jason Reed
Gedung Putih di Washington DC, AS/Reuters-Jason Reed

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menandatangani perjanjian damai dengan Taliban pada 29 Februari di Doha, Qatar.  

Penandatanganan perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan tentara AS.

Setelah berbulan-bulan negosiasi, para perunding menyetujui persyaratan-persyaratan yang akan membuka jalan bagi penarikan pasukan dan diskusi baru dengan pemerintah Afghanistan.

Penandatanganan itu juga akan bergantung pada periode penurunan tindak kekerasan selama tujuh hari yang dimulai pada Jumat (21/2/2020) tengah malam.

“Tantangan masih ada, tetapi kemajuan yang dibuat di Doha memberi harapan dan menggambarkan peluang nyata. Amerika Serikat meminta semua warga Afghanistan untuk memanfaatkan momen ini,” ujar Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Bloomberg.

Perjanjian itu merupakan pertaruhan Presiden Donald Trump bahwa Taliban, yang pernah menjadi tempat perlindungan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden, akan membantu memenuhi janjinya dalam kampanye pilpres 2016 untuk mengeluarkan Amerika dari apa yang disebutnya "perang tanpa akhir".

Perjanjian ini juga menjadi pertaruhan bahwa Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, yang baru saja dinyatakan memenangkan pilpres, akan memiliki otoritas yang cukup untuk mengumpulkan seluruh perwakilan berdialog. Menurut para pejabat AS, dialog itu harus dimulai dalam 10 hari sejak penandatanganan pada 29 Februari.

Sebagai informasi, pesaing kuat Ghani, Abdullah Abdullah, menudingnya telah mencurangi hasil pilpres dan menyatakan diri sebagai pemenang.

Perselisihan mereka masih belum terselesaikan dan akan menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah Ghani memiliki pengaruh untuk akhirnya membuat kesepakatan.

Taliban juga menolak hasil suara pilpres yang memenangkan Ghani. Kemenangan Ghani disebut kelompok pemberontak ini tidak memiliki legitimasi karena dilakukan di bawah pendudukan pasukan asing.

Taliban telah menguasai Afghanistan sampai koalisi yang dipimpin AS menggulingkan kelompok itu setelah AS menginvasi negara tersebut pada 2001.

Delegasi AS yang dipimpin oleh utusan Zalmay Khalilzad telah bernegosiasi dengan Taliban sejak akhir 2018. Khalilzad pula yang akan menandatangani perjanjian dengan Taliban di Doha.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper