Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Inggris akan Larang Masuk Pekerja Asing Tak Mampu Berbahasa Inggris

Dengan aturan itu, pemerintah menyatakan sedang mengambil "kontrol penuh" perbatasan Inggris "untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade" dan menghilangkan "distorsi" yang disebabkan oleh kebebasan bergerak Uni Eropa.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 19 Februari 2020  |  07:38 WIB
Bendera Inggris - public domain
Bendera Inggris - public domain

Bisnis.com, JAKARTA - Inggris akan melarang masuk pekerja yang tidak terampil dan tidak dapat berbicara bahasa Inggris sebagai bagian dari perombakan mendasar undang-undang imigrasi yang akan mengakhiri era tenaga kerja pabrik, gudang, hotel, dan restoran yang digaji rendah pada era Uni Eropa.

Dengan aturan itu, pemerintah menyatakan sedang mengambil "kontrol penuh" perbatasan Inggris "untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade" dan menghilangkan "distorsi" yang disebabkan oleh kebebasan bergerak Uni Eropa.

Akan tetapi, para pemimpin industri langsung menuduh pemerintah melakukan serangan terhadap ekonomi dengan konsekuensi hilangnya lapangan pekerjaan dan penutupan pabrik dan pekerja jalan raya.

Partai Buruh dan Demokrat Liberal juga mengutuk rencana itu, sementara Unison, representasi dari para petugas kesehatan menyatakan bahwa mereka akan kewalahan di sektor tenaga keperawatan.

Sejumlah menteri berpendapat bahwa mereka memberikan apa yang diminta para pendukung Brexit atau keluarnya Ingris dari Uni Eropa. Mereka mengatakan sudah saatnya bagi kalangan bisnis untuk menutup diri dari buruh migran murah seperti dikutip Theguardian.com, Rabu (19/2/2020).

Dalam rancangan undang-undang itu juga disebutkan ambang batas keterampilan bagi warga negara asing yang ingin bekerja di Inggris akan diturunkan. Sedangkan, hak artis, penghibur, olahragawan dan musisi untuk masuk dengan tujuan pertunjukan, kompetisi dan audisi akan dipertahankan.

Sementara itu, para pemimpin industri memperingatkan bahwa perubahan itu akan berdampak besar pada pabrik pengolahan makanan yang sangat bergantung pada pekerja UE.

Mereka dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan menjaga rak supermarket penuh dengan potongan ayam, sapi dan babi yang sudah dikemas.

Tom Hadley, Direktur Kebijakan Konfederasi Perekrutan dan Ketenagakerjaan, mengatakan: "Pekerjaan yang pemerintah anggap 'berketerampilan rendah' sangat penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan bisnis.

Dia menilai pengumuman itu mengancam untuk menutup orang-orang yang kita butuhkan untuk menyediakan layanan yang diandalkan masyarakat.

"Kami membutuhkan akses ke pekerja yang dapat membantu kami merawat lansia, membangun rumah, dan menjaga ekonomi tetap kuat," ujar Tom Hadley.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uni eropa inggris
Editor : Nancy Junita
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top