Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pilpres AS 2020: Demokrat Janjikan Kenaikan Pajak Individu dan Perusahaan Kaya AS

Senator Bernie Sanders dan Elizabeth Warren telah menyerukan kenaikan pajak terbesar, serta pungutan progresif, seperti pajak atas akumulasi kekayaan dan perdagangan saham dan obligasi.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 17 Februari 2020  |  10:40 WIB
Bernie Sanders. - Bloomberg
Bernie Sanders. - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Jika berhasil memenangkan pemilihan menuju Gedung Putih November tahun ini, Partai Demokrat akan mengubah aturan pajak Amerika Serikat, khususnya bagi individu dan perusahaan kaya. Hal itu disampaikan Shahira Knight, mantan penasihat kebijakan ekonomi dan legislatif Presiden Donald Trump.

"Saya pikir kita akan melihat undang-undang perpajakan dalam gelombang Demokrat. Jika Anda melihat dalam sejarah modern ketika presiden baru telah mengambil alih, kami memiliki tagihan pajak utama di tahun pertama," katanya, dilansir Bloomberg, Senin (17/2/2020).

Calon presiden dari Partai Demokrat sudah bersiap untuk kemungkinan itu. Setiap kandidat utama telah merilis rencana yang mencakup triliunan dolar kenaikan pajak pada individu dan perusahaan kaya.

Senator Bernie Sanders dan Elizabeth Warren telah menyerukan kenaikan pajak terbesar, serta pungutan progresif, seperti pajak atas akumulasi kekayaan dan perdagangan saham dan obligasi, yang akan mengumpulkan uang untuk menopang kembali perekonomian.

Rencana-rencana itu akan mengubah aturan perpajakan senilai US$1,5 triliun yang disahkan oleh Partai Republik pada 2017. Beleid ini memangkas tarif perusahaan, membentuk kembali sistem pajak internasional dan menurunkan tarif untuk perorangan.
Knight dan koleganya mulai merancang perubahan pajak tak lama setelah Trump menjabat untuk memanfaatkan kontrol Republik Washington yang bersatu.

Sementara itu, Partai Demokrat berharap setelah pemilihan November akan datang kesempatan untuk membatalkan undang-undang itu. Selain itu juga menambahkan beberapa pajak baru dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengumpulkan dana untuk memperluas cakupan kesehatan dan memerangi perubahan iklim.

"Beberapa proposal yang dibicarakan para kandidat Demokrat memiliki banyak penerimaan dan kemudian yang lain menerima tetapi tidak diterima secara luas," kata Knight, yang sekarang menjadi kepala sekolah di Deloitte.

Warren dan Sanders mendukung pajak kekayaan dan pajak perdagangan keuangan yang oleh beberapa anggota Demokrat dianggap terlalu ekstrem. Kandidat lain, termasuk Senator Amy Klobuchar, mantan Walikota New York City Mike Bloomberg dan mantan South Bend, Walikota Indiana Pete Buttigieg, mengatakan mereka akan menaikkan pajak penghasilan, retribusi capital gain, dan tarif perusahaan dalam kode pajak yang ada.

Mantan asisten Ketua DPR Nancy Pelosi, Arshi Siddiqui mengatakan mengubah pajak capital gain, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, kemungkinan akan menjadi bidang kesepakatan jika Demokrat memenangkan Gedung Putih.

"Saya akan menaruh lebih banyak uang pada visi Demokrat menjadi pertanyaan tentang bagaimana Anda mengenakan pajak pada pekerjaan dan mengenakan pajak pada modal," kata Siddiqui.

Sementara itu, Partai Republik juga bersiap-siap untuk kemungkinan mereka memenangkan kembali kontrol DPR, selain berpegang pada Gedung Putih dan Senat. Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow kembali mengatakan bahwa Trump sedang mempersiapkan pemotongan pajak kelas menengah yang akan dirilis pada bulan September.

"Kami senang mendapat potongan pajak kelas menengah 10 persen, dan kami ingin memperkuat dan membuat beberapa pemotongan pajak permanen," kata Kudlow pada Fox Business.

Ini adalah kedua kalinya Trump berjanji akan memotong pajak kelas menengah menjelang pemilihan umum. Dalam minggu-minggu sebelum pemilihan jangka menengah 2018, Trump mengatakan dia merencanakan pemotongan pajak tetapi tidak pernah merilis rinciannya. Partai Republik berharap untuk menggunakan janji ini saat mereka berkampanye tahun ini, tetapi tidak mungkin menjadi hukum kecuali GOP memiliki kontrol terpadu di Washington.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

amerika serikat partai demokrat Donald Trump Pilpres AS Pilpres as 2020
Editor : Nancy Junita
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top