Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

CBC: Kembalikan Dana Nasabah Jiwasraya

Pendekatan bisnis harus dilakukan karena para nasabah yang dirugikan, bukan negara dalam kasus Jiwasraya.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 03 Februari 2020  |  14:39 WIB
Warga melintas di dekat logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Kamis (25/12/2019). Bisnis - Himawan L Nugraha
Warga melintas di dekat logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Kamis (25/12/2019). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - President Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, mengatakan seluruh lembaga negara seharusnya berkomitmen menyelesaikan sengkarut keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan mengutamakan pengembalian dana nasabah karena yang dirugikan adalah mereka.

"Kami berharap semua pihak DPR, BPK, Kejaksaan Agung, Ombudsman, menggunakan kewenangannya untuk  perlindungan nasabah  dengan pendekatan bisnis yaitu  mengembalikan uang nasabah secara terukur, obyektif, kredibel dan akurat,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/2/2020).

Menurutnya, pendekatan bisnis harus dilakukan karena para nasabah yang dirugikan,  bukan negara dalam kasus Jiwasraya.

Dia mengaku miris lantaran ada ada pihak yang mempunyai kewenangan, namun berakrobat politik atau hukum hanya untuk menunjukan superioritas lembaga. Pihak-pihak itu tidak mempedulikan para pemegang polis yang hari ini menunggu  kepastian pembayaran.

Deni mengatakan bahwa sistem keuangan non bank saat ini masih rapuh atau jauh jauh dari kokoh. Hal itu terlihat dengan adanya beberapa kasus terakhir seperti skandal Jiwasraya. 

Berdasarkan Undang-undang No 29 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), ada klausul yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan yang dianggap dapat memicu krisis keuangan adalah bank, dan bukan asuransi.

Logika dasarnya adalah bank memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang lebih besar dari sektor keuangan lainnya. 

"Sementara itu berdasarkan akal sehat lembaga keuangan, apakah bank ataupun nonbank berpotensi memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang secara relative lebih besar dari sektor keuangan lainnya," papar Deni.

Terkait Jiwasraya, Deni mengusulkan pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi dampak sistemik dari kasus seperti Jiwasraya ini. Tentunyan bukan ranah Komite Stabilitas Sistem Keungan (KSSK), karena tidak ada undang-undang yang mendukung KSSK melakukan bailout terhadap Jiwasraya.

Deni menyarankan dibentuk sebuah tim yang sebaiknya dipimpin Meneg BUMN Erick Thohir dengan penasehat yang berkualitas dan berinteritas.

"Tujuannya bukan saja menyelamatkan Jiwasraya tetapi juga memastikan bahwa Jiwasraya tidak berpotensi menjadi krisis yang bersifat sistemik, selain juga untuk menjamin pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika nantinya dilakukan bailout," ungkapnya.

Belajar dari pengalaman AS membail-out perusahaan asuransi AIG, kata Deni, solusi bisnis harus lebih diutamakan. Seluruh jajaran OJK diminta tetap profesional, karena sebagai regulator dan pengawas selamanya akan diserang dan dihujat.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jiwasraya nasabah
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top