Bisnis.com, JAKARTA - President Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, mengatakan seluruh lembaga negara seharusnya berkomitmen menyelesaikan sengkarut keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan mengutamakan pengembalian dana nasabah karena yang dirugikan adalah mereka.
"Kami berharap semua pihak DPR, BPK, Kejaksaan Agung, Ombudsman, menggunakan kewenangannya untuk perlindungan nasabah dengan pendekatan bisnis yaitu mengembalikan uang nasabah secara terukur, obyektif, kredibel dan akurat,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/2/2020).
Menurutnya, pendekatan bisnis harus dilakukan karena para nasabah yang dirugikan, bukan negara dalam kasus Jiwasraya.
Dia mengaku miris lantaran ada ada pihak yang mempunyai kewenangan, namun berakrobat politik atau hukum hanya untuk menunjukan superioritas lembaga. Pihak-pihak itu tidak mempedulikan para pemegang polis yang hari ini menunggu kepastian pembayaran.
Deni mengatakan bahwa sistem keuangan non bank saat ini masih rapuh atau jauh jauh dari kokoh. Hal itu terlihat dengan adanya beberapa kasus terakhir seperti skandal Jiwasraya.
Berdasarkan Undang-undang No 29 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), ada klausul yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan yang dianggap dapat memicu krisis keuangan adalah bank, dan bukan asuransi.
Baca Juga
Logika dasarnya adalah bank memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang lebih besar dari sektor keuangan lainnya.
"Sementara itu berdasarkan akal sehat lembaga keuangan, apakah bank ataupun nonbank berpotensi memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang secara relative lebih besar dari sektor keuangan lainnya," papar Deni.
Terkait Jiwasraya, Deni mengusulkan pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi dampak sistemik dari kasus seperti Jiwasraya ini. Tentunyan bukan ranah Komite Stabilitas Sistem Keungan (KSSK), karena tidak ada undang-undang yang mendukung KSSK melakukan bailout terhadap Jiwasraya.
Deni menyarankan dibentuk sebuah tim yang sebaiknya dipimpin Meneg BUMN Erick Thohir dengan penasehat yang berkualitas dan berinteritas.
"Tujuannya bukan saja menyelamatkan Jiwasraya tetapi juga memastikan bahwa Jiwasraya tidak berpotensi menjadi krisis yang bersifat sistemik, selain juga untuk menjamin pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika nantinya dilakukan bailout," ungkapnya.
Belajar dari pengalaman AS membail-out perusahaan asuransi AIG, kata Deni, solusi bisnis harus lebih diutamakan. Seluruh jajaran OJK diminta tetap profesional, karena sebagai regulator dan pengawas selamanya akan diserang dan dihujat.
