Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus Suap Harun Masiku, KPK Mesti Panggil Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie terkait keterlambatan menginformasikan keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 23 Januari 2020  |  08:50 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020).  - Antara
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie terkait keterlambatan menginformasikan keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku.

Asfi menengarai ada upaya obstraction of justice atau penghalangan penyidikan dalam kasus ini. Karena itu, menurut dia, Yasonna dan Ronny juga harus disidik.

"Indikasi obstraction of justice perlu disidik, karena ini hal serius. Dalam semua kejahatan politik/serius, enggak cuma perencanaan tapi juga selalu ada penghilangan jejak dan upaya menghindari hukum," ujar Asfi pada Rabu (22/1/2020) malam.

Harun merupakan kader PDIP yang menjadi tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari lalu, keberadaan Harun tidak diketahui.

Catatan terakhir Imigrasi, Harun berangkat ke Singapura pada 6 Januari lalu dan belum kembali lagi ke Indonesia. Pada Rabu, 22 Januari lalu, Direktorat Jenderal Imigrasi baru mengakui bahwa Harun sebetulnya sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu.

Imigrasi berdalih sebelumnya tak tahu Harun Masiku sudah pulang ke Indonesia, sebab ada keterlambatan masuknya data.

Terkait keterangan itu, kata Asfi, penyidik KPK perlu memanggil Dirjen Imigrasi untuk membuktikan alasan bahwa ada keterlambatan sistem data di bandara.

"Jika hal ini tidak bisa dibuktikan, maka artinya ada kesengajaan berbohong untuk mengacaukan penyidikan kasus korupsi," ujarnya.

Sementara Yasonna, menurut Asfi, juga mestinya dipanggil oleh penyidik KPK untuk mendalami alasan kader PDIP itu meyakinkan publik bahwa Harun belum di Indonesia saat OTT dilakukan pada 8 Januari lalu.

"Sebagai doktor dan pengajar hukum, tidak mungkin Yasona tidak mengerti bahwa dalam penyidikan yang valid, bukan omongan semata. Jadi, pasti ada maksud dibalik pernyataannya," kata dia.

Butuh waktu 15 hari hingga akhirnya pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi mengakui bahwa Harun Masiku, sudah berada di Indonesia.

Meski begitu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah jika disebut ada unsur kesengajaan ketika ia menginformasikan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri sewaktu operasi penangkapan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, berlangsung pada 8 Januari lalu.

"Saya ini orang beragama. Swear to God, itu error," kata dia kemarin.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

yasonna laoly KPK

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top