Bisnis.com, JAKARTA — Hong Kong membatalkan pesta kembang api yang biasa diadakan menyambut tahun baru untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun seiring dengan masih berlangsungnya aksi demonstrasi yang telah terjadi sejak pertengahan tahun ini.
Mengutip Reuters, sebagai pengganti pesta kembang api tersebut, pemerintah Hong Kong merencanakan aksi Symphony of Lights, yang melibatkan proyeksi pada gedung pencakar langit tertinggi di kota itu setelah hitungan mundur hingga tengah malam.
Adapun, para pengunjuk rasa Hong Kong dikabarkan membentuk berjejer dan berbaris melalui mal-mal di Malam Tahun Baru, mendesak orang-orang untuk tidak menyerah pada perjuangan demokrasi pada 2020.
Salah satu pendemo Hong Kong, Sam, mengatakan bahwa tahun ini mungkin memang tidak akan ada kembang api, tetapi mungkin akan ada gas air mata di suatu tempat.
"Bagi kami itu bukan malam Tahun Baru. Kita harus melawan setiap hari,” ujar Sam seperti dikutip dari Reuters, Selasa (31/12/2019).
Selain itu, di Nathan Road, arteri penting di semenanjung Kowloon, pengunjuk rasa berjejer dalam beberapa kilometer mengangkat smartphonenya dan spanduk bertuliskan "Mari kita terus berjuang bersama pada 2020."
Tidak hanya itu, terdapat beberapa pemrotes yang meletakkan bunga di dekat stasiun metro Prince Edward, tempat beberapa bentrokan paling keras dengan polisi musim panas ini.
Dalam pesan video Malam Tahun Baru, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan lebih dari enam bulan kerusuhan di pusat keuangan Asia telah menyebabkan kesedihan, kecemasan, kekecewaan dan kemarahan.
“Mari kita mulai tahun 2020 dengan resolusi baru, untuk memulihkan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Jadi kita bisa mulai lagi, bersama,” kata Lam.
Sementara itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan harapan terbaiknya kepada warga Hong Kong dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah.
“Tanpa lingkungan yang harmonis dan stabil, bagaimana mungkin ada rumah tempat orang bisa hidup dan bekerja dengan bahagia? Kami dengan tulus berharap yang terbaik untuk rekan senegaranya Hong Kong dan Hong Kong,” ujar Xi Jinping.
Sebagai informasi, protes Hong Kong dimulai pada Juni sebagai tanggapan terhadap RUU yang saat ini telah ditarik yang akan memungkinkan ekstradisi Hong Kong ke China, di mana pengadilan dikendalikan oleh Partai Komunis, dan telah berkembang menjadi gerakan pro-demokrasi yang lebih luas.
Berdasarkan jajak pendapat Reuters oleh Lembaga Penelitian Opini Publik Hong Kong, gerakan protes didukung oleh 59% penduduk kota dan lebih dari sepertiga responden mengatakan bahwa mereka menghadiri demonstrasi anti-pemerintah.
