Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Dias Satria menyebutkan ada segelintir orang yang menarik kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ke ranah politis.
Padahal, menurutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai Rp13,7 triliun tersebut murni masalah hukum yang harus segera diselesaikan oleh Kejaksaan Agung. Dia mengimbau ke semua pihak yang mencoba membawa kasus tersebut ke ranah politis agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.
“Kita harus melihat kasus ini secara utuh sebagai bagian dari usaha bersih-bersih BUMN, bisa jadi masalah seperti ini ada di BUMN-BUMN lain yang belum mencuat ke permukaan. Ini murni masalah hukum, jadi biarkan hukum berjalan,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (24/12/2019).
Menurutnya, Kejaksaan Agung hingga saat ini telah memeriksa puluhan orang saksi untuk membuat perkara itu terang-berderang dan menetapkan pihak bertanggungjawab untuk jadi tersangka.
Dia juga mengapresiasi langkah tim penyidik di Kejaksaan Agung yang cepat menangani kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun tersebut.
“Kepentingan nasabah yang utama. Nasabah harus dijamin agar tidak dirugikan. Di sinilah negara harus ikut bertanggung jawab,” katanya.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief melalui cuitannya telah menuding bahwa salah satu perusahaan milik Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam kasus tersebut.
Namun, hal tersebut telah dibantah Erick Thohir. Erick Thohir mengaku berkomitmen menuntaskan perkara tersebut agar BUMN bersih.
“Jangan dipolitisasi, kita ini bekerja secara objektif dan tidak ada niat memanipulasi. Orang kami ingin betulin kok, jadi tolong konteksnya,” tutur Erick, Senin (23/12).
Masalah keuangan yang mendera Jiwasraya saat ini memang menjadi perhatian publik. Presiden Joko Widodo mengatakan masalah BUMN itu sejatinya bukan masalah yang mudah diselesaikan karena sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
