Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan lebih terperinci mengenai kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) kepada publik.
Menurut Puan, publik belum bisa memahami secara utuh kebijakan penghapusan UN karena baru berdasarkan informasi yang disiarkan lewat media massa.
"Saya minta Nadiem bisa menjelaskan sebenarnya apa yang kemudian menjadi pemikiran beliau terkait dengan UN ini," ujarnya pada Kamis (12/12/2019).
Oleh karena itu, Puan juga meminta kepada Nadiem tidak buru-buru menerapkan kebijakan penghapusan UN. Menurutnya, kebijakan penghapusan UN tidak boleh sampai merugikan siswa dan orang tuanya serta mengabaikan peningkatan kualitas guru Indonesia.
"Jangan terburu-buru, kita lihat, dan jangan sampai merugikan anak murid, kemudian siswa, juga orang tuanya, dan yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan," kata Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengaku masih memiliki sejumlah pertanyaan terkait kebijakan dengan penghapusan UN yang akan diambil Nadiem. Salah satunya adalah pertanyaan soal dasar nilai yang akan digunakan oleh siswa dalam melanjutkan pendidikan dari tingkat SMA ke perguruan tinggi.
"Yang harus kita lihat atau kita tanyakan kepada Mendikbud itu apa kriterianya untuk kelulusan anak di SMA atau SMP atau SD. Dari tingkatan itu kalau enggak ada UN kemudian kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu kita akan menggunakan apa?" kata mantan Menteri Koordinator bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.
Sebelumnya Presiden Jokowi mendukung kebijakan Nadiem. Menurut Jokowi, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang menjadi pengganti UN berguna untuk mengevaluasi level pendidikan Indonesia.
"Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi. Pendidikan kita ini sampai ke level yang mana, ke tingkat yang mana. Nanti sudah dihitung, dikalkulasi," kata Jokowi.
