Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah musuh investasi.
Hal itu dikatakan Laode di seminar Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik di Hotel Pullman Jakarta, pada Rabu (11/12/2019).
"Semoga kita harus sepakat bahwa pemberantasan korupsi yang tegas dan tidak pandang bulu itu adalah sahabat investasi, bukan musuh investasi," ujar Laode.
Dia mengaku bahwa nomor satu penghambat investasi masuk ke Indonesia adalah praktik korupsi yang kerap terjadi. Alasan itulah yang sebetulnya membuat investor malas untuk investasi mengingat ada perhitungan tersendiri yang mengeluarkan biaya lebih.
"Makanya mendismantle anticorruption agency seperti KPK itu tidak sesuai dengan logika sebenarnya," katanya.
Laode bercerita bagaimana adanya pemotongan dana proyek disebuah kasus di Bengkulu untuk dibagikan ke sejumlah pihak. Angka 25% setidaknya pernah ditemukan KPK terkait penyunatan dana proyek tersebut.
"Kami melihat catatan itu 10% hingga 15%. Kami juga pernah melihat sampai 25%, untuk internal pemerintah 10%, mengamankan aparat penegak hukum 10%, untuk mengamankan auditor 5%, jadi tinggal 75% yang dipakai," papar Laode.
Contoh tersebut setidaknya membuat investor berpikir ulang untuk berinvestasi. Laode juga mengatakan jika melihat dari perspektif pengusaha khususnya Amerika Serikat disebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang praktik korupsinya masih tinggi.
Laode juga mengingatkan pada sektor swasta agar menghindari praktik suap mengingat sektor swasta merupakan kedua paling tinggi setelah anggota DPR dalam melakukan korupsi. Dalam catatan KPK, sebanyak 238 berasal dari swasta.
"Yang mendominasi itu adalah penyuapan 64%, penyuapan di bidang pengadaan barang dan jasa dan yang kedua berhubungan dengan perizinan," ujarnya.
Menurut Laode, upaya pemberantasan korupsi juga bukan hanya tanggung jawab KPK melainkan melibatkan pemerintah dan DPR. Hanya saja, Laode kecewa ketika rekomendasi KPK dalam pencegahan korupsi banyak tidak diikuti oleh pemerintah.
"Dan siapa yang paling tidak dipercaya di Indonesia? It is the parliament. Itu bukan saya yang bilang, itu dari survei lembaga independen. Jadi gak bisa hanya nyalahin KPK karena bnyak rekomendasi KPK yang tidak diikuti oleh pemerintah," tuturnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga sudah membuat panduan pencegahan korupsi di sektor swasta khususnya dalam dunia usaha. Dia berharap dengan panduan pencegahan korupsi sektor swasta tersebut dapat menekan angka korupsi di sektor itu.
"Mengapa kita buat panduan? Karena kalau kita panggil ISO ke kita, yang bisa bayar ISO siapa? Hanya perusahaan-perusahaan yang besar oleh karena itu kita bikin kan check list," kata dia.
Terakhir, Laode juga berharap pada pemerintah agar memperbaiki tata kelola di pemerintahan secara bersama-sama agar investasi di Indonesia menjadi lebih baik.
