Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hukuman Mati Koruptor, PKS Minta Jokowi Jangan Sekadar Retorika

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa diterapkan untuk dua kategori.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 10 Desember 2019  |  12:59 WIB
Seniman asal Aceh, Rasyidin Wig Maroe menampilkan pertunjukan pantomim di hadapan siswa SD Negeri Mojosongo VI Solo, Jawa Tengah, Senin (9/12/2019). Aksi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tersebut untuk mengedukasi siswa sekolah dasar agar menolak budaya korupsi - ANTARA FOTO/Maulana Surya
Seniman asal Aceh, Rasyidin Wig Maroe menampilkan pertunjukan pantomim di hadapan siswa SD Negeri Mojosongo VI Solo, Jawa Tengah, Senin (9/12/2019). Aksi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tersebut untuk mengedukasi siswa sekolah dasar agar menolak budaya korupsi - ANTARA FOTO/Maulana Surya

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyatakan vonis hukuman mati bagi koruptor bisa saja diberikan karena ada dalam undang-undang. Regulasi tertuang pada undang-undang tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, juga kitab undang-undang hukum pidana.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan bahwa hukuman mati bagi koruptor hanya bisa diterapkan untuk dua kategori.

“Dalam keadaan tertentu misalnya dia melakukan korupsi ketika suatu daerah dalam keadaan krisis ekonomi dan bencana alam,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Kriteria tersebut ada pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 2 tertulis korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.

Penjelasan dari keadaan tertentu pada pasal tersebut yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Nasir menjelaskan bahwa sebelum benar-benar ingin menerapkan hukuman mati, konsistensi Jokowi harus jelas. Presiden jangan hanya sekadar retorika. 

“Jangan mengatakan terkait hukuman mati tetapi dia mengoreksi terkait dengan pemberian grasi terhadap terpidana korupsi dan lainnya,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pks antikorupsi
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top