Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo ingin sejumlah janji kampanyenya seperti Kartu Pra-Kerja sampai Kartu Indonesia Pintar segera diwujudkan pada 2020.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019) dalam rapat terbatas membahas akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial. Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Seperti diketahui, Jokowi pernah mengkampanyekan sejumlah program seperti Kartu Pra Kerja dan Kartu Indonesia Pintar dalam kampanye Pemilihan Presiden 2019. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga memiliki sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan, Jaminan Kesehatan Nasional dan Bantuan Pangan Non-Tunai.
"Saya minta program-program yang tadi saya sebutkan baik Kartu Pra Kerja, JKN, KIS, PKH, BPNT segera dilaksanakan secepat-cepatnya. Paling penting penyaluran kartu betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi.
Dalam Kartu Pra Kerja, Jokowi menegaskan program ini bukan program menggaji pengangguran. Menurutnya, hal tersebut penting disampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran.
"Tidak, itu keliru. Di Kartu Pra Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk pencari yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam pendidikan formal atau pekerja aktif yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan fokus pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja ada dua yaitu mempersiapkan angkatan kerja supaya terserap untuk bekerja dan menjadi wirausaha serta meningkatkan keterampilan pekerja yang dalam status Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui upskilling dan reskilling agar semakin produktif dan berdaya saing.
Dalam rapat itu, Jokowi mengaku ingin mendapatkan laporan mengenai persiapan detil implementasi program tersebut serta pembentukan project management office (PMO). Di samping itu, Jokowi ingin mendapatkan laporan tentang kesiapan platform sistem digital, alur proses bisnisnya, lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana atau pembayarannya.
Untuk program perlindungan sosial, Jokowi menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran untuk program JKN dengan penerima bantuan sebanyak 96,8 juta jiwa, untuk program PKH dengan penerima bantuan 10 juta keluarga dan untuk program BNPT dengan penerima bantuan sebanyak 15,6 juta keluarga
"(Dengan) kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp1,32 juta per keluarga per tahun jadi Rp1,8 juta per keluarga per tahun, ini perlu dilihat progressnya," kata Jokowi.
Di samping itu, pemerintah juga memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah untuk pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mampu tapi memiliki prestasi. Program ini merupakan lanjutan dari program Bidik Misi dengan jumlah mahasiswa penerima sebanyak 818.000 orang.
